Gubernur Kalteng Disorot, Laporan Dugaan Penyimpangan Anggaran Diminta Tak Berhenti di Meja Aparat

FAKTANASIONAL.NET - Sorotan terhadap tata kelola keuangan daerah di Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menjadi perhatian publik.

Masyarakat meminta agar laporan masyarakat sipil yang sebelumnya menyoroti Gubernur Kalteng dan Dinas Pendidikan Kalteng terkait dugaan penyimpangan keuangan daerah tidak berhenti sebatas dokumen yang tersimpan di meja aparat.

Dikutip dari Mata Borneo pada 7 September 2026, publik mendorong adanya keterbukaan mengenai berbagai laporan dugaan penyimpangan anggaran yang pernah disampaikan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Permintaan tersebut mencakup informasi mengenai substansi laporan, lembaga yang menerima pengaduan, langkah tindak lanjut yang telah dilakukan, hingga hasil pemeriksaan apabila proses tersebut memang pernah dijalankan.

Masyarakat menilai keterbukaan menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan sesuai aturan.

Terlebih, anggaran daerah pada dasarnya bersumber dari uang masyarakat sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Kemunculan dugaan ketidakwajaran dalam penggunaan anggaran dinilai tidak boleh dianggap sepele.

Setiap laporan yang memiliki dasar dan indikasi pelanggaran perlu ditelusuri secara objektif agar tidak menimbulkan pertanyaan berkepanjangan di tengah masyarakat.

Publik juga menyoroti pentingnya peran lembaga pengawasan dan penegakan hukum dalam merespons setiap pengaduan yang masuk.

Pemeriksaan, menurut desakan tersebut, semestinya tidak hanya berhenti pada aspek administratif.

Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), aparat penegak hukum, serta lembaga terkait diminta memastikan seluruh laporan yang mengandung indikasi pelanggaran diperiksa secara serius dan profesional.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada akhirnya, transparansi bukan hanya soal membuka dokumen, tetapi juga memastikan masyarakat mengetahui bagaimana sebuah dugaan ditangani dan apa hasil akhirnya.

Dengan demikian, setiap laporan dapat diuji berdasarkan fakta dan proses hukum yang berlaku, bukan sekadar menjadi polemik di ruang publik.[dit]