Hj. Nety Herawati: "Jangan Sampai Warga Membutuhkan Justru Tidak Terdata Bansos"

FAKTA NASIONAL.NET- Akurasi data penerima Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, masih belum sempurna. Ada keluarga kaya yang mendapat Bansos, sebaliknya ada keluarga miskin yang tidak dapat Bansos.

BACA JUGA

22.000 Penerima Bansos di Bekasi Distop, Terindikasi Judol

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Hj Nety Herawati mendorong lahirnya Gerakan Peduli Tetangga untuk membantu  akurasi data penerima Bantuan Sosial (Bansos), baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pada Jumat, 18 September 2026.

Menurutnya, masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan kondisi sosial ekonomi warga di lingkungannya.

Karena itu, kepedulian antarwarga dapat menjadi sumber informasi penting dalam proses pemutakhiran data Bansos, terutama ketika terjadi perubahan kondisi ekonomi keluarga di sekitarnya.

“Jangan sampai ada warga yang sebenarnya sudah tidak memenuhi kriteria tetapi masih menerima bantuan. Sebaliknya, jangan sampai ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdata. Di sinilah pentingnya kepedulian kita terhadap tetangga,” ujar Nety Herawati , Jumat (18/9/2026).

BACA JUGA

Kemensos Salurkan Bansos Agustus 2026, Pengecekan Status Kini Bisa Digunakan Lewat NIK KTP

Ia menegaskan, Gerakan Peduli Tetangga bukan dimaksudkan untuk menghakimi atau mempersoalkan penerima bansos, melainkan membangun kesadaran bersama agar data yang digunakan pemerintah semakin akurat dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Setiap informasi dari masyarakat, lanjutnya, tetap harus disampaikan melalui mekanisme yang resmi dan dilakukan verifikasi oleh pemerintah desa atau kelurahan serta instansi terkait.

“Informasi dari masyarakat adalah bahan awal. Keputusan mengenai kelayakan seseorang warga menerima bantuan tetap harus melalui proses pendataan, verifikasi dan validasi oleh pihak yang berwenang,” katanya.

Ketua Komisi I DPRD Barito Utara itu, juga menyoroti pentingnya pemutakhiran data secara berkala.

Kondisi ekonomi masyarakat tidak bersifat permanen. Seseorang yang hari ini membutuhkan bantuan belum tentu berada dalam kondisi yang sama beberapa tahun kemudian.

Demikian pula sebaliknya, keluarga yang sebelumnya tergolong mampu dapat mengalami perubahan kondisi akibat kehilangan pekerjaan, usaha yang menurun, bencana, maupun faktor ekonomi lainnya.

“Data penerima bantuan harus dinamis dan Update mengikuti kondisi masyarakat. Jangan hanya mengandalkan data lama. Karena itu, pemutakhiran data secara berkala menjadi sangat penting sekali agar tepat sasaran,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah, propinsi dan daerah bersama pemerintah desa hingga kelurahan dapat memperkuat koordinasi dalam pemutakhiran data penerima bansos.

Sinkronisasi data antara pusat dan daerah juga dinilai penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih maupun ketidaksesuaian sasaran.

BACA JUGA

Kemensos Salurkan Bansos Agustus 2026, Pengecekan Status Kini Bisa Digunakan Lewat NIK KTP

Masyarakat ikut mengawasi, menurutnya, pengawasan bansos tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Masyarakat juga memiliki ruang untuk ikut memastikan program sosial berjalan secara tepat sasaran.

Namun, pengawasan tersebut harus dilakukan secara objektif dan tidak didasarkan pada persoalan pribadi maupun konflik antarwarga.

“Kalau kita mengetahui ada perubahan kondisi warga, sampaikan melalui jalur dan saluran yang benar. Jangan menjadikan persoalan Bansos sebagai sumber konflik. Tujuan kita adalah memperbaiki data dan memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia mengajak masyarakat Barito Utara menghidupkan kembali semangat gotong royong melalui kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

“Gerakan Peduli Tetangga ini sebenarnya sederhana. Kita saling mengenal, saling peduli dan saling mengingatkan. Dari lingkungan terkecil itulah kita bisa membantu pemerintah mendapatkan gambaran kondisi masyarakat yang lebih akurat,” katanya.

Ia berharap gerakan tersebut dapat menjadi bagian dari budaya sosial masyarakat Barito Utara sekaligus mendukung pemerintah dalam mewujudkan penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

“Bansos adalah hak masyarakat yang memenuhi ketentuan. Karena itu, mari kita bersama-sama menjaga agar bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada mereka yang berhak. Pemerintah memiliki kewenangan dan sistem pendataan, sementara masyarakat memiliki kepedulian serta informasi faktual di lapangan. Kalau keduanya berjalan bersama, akurasi data akan semakin baik,” harapnya.(Van)