Hotspot Karhutla Meningkat di Kalteng dan Sumsel, Kemenhut Perkuat Patroli

FAKTANASIOANAL.NET - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat peningkatan titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah prioritas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama Kalimantan dan Sumatra.

Meski jumlah nasional mengalami penurunan tipis, beberapa provinsi justru menunjukkan kenaikan signifikan yang membutuhkan perhatian serius.

Dalam siaran pers yang diunggah melalui situs resmi Kemenhut pada Kamis (8/10), pemerintah menyampaikan bahwa pemantauan karhutla terus dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan kebakaran. Data tersebut dikutip dari CNN Indonesia dalam artikel yang diakses pada Jumat (9/10) pagi.

Berdasarkan pemantauan Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) hingga Rabu (7/10) pukul 21.00 WIB, terdeteksi 1.176 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence). Data tersebut berasal dari satelit NASA Terra/Aqua, NASA SNPP, dan NASA NOAA-20.

"Jumlah tersebut turun 25 titik dibandingkan Selasa (6/10) yang mencatat 1.201 hotspot," ujar Kemenhut.

Namun, kondisi di enam provinsi prioritas memperlihatkan tren berbeda. Kalimantan Tengah mencatat 225 titik, naik dari 182 titik. Sumatera Selatan meningkat menjadi 224 titik dari sebelumnya 71 titik.

Kalimantan Barat juga mengalami kenaikan dari 34 menjadi 47 titik. Sementara itu, Kalimantan Selatan bertambah dari 18 menjadi 31 titik. Berbeda dengan wilayah tersebut, Jambi mengalami penurunan dari 21 menjadi 16 titik. Adapun Riau tetap nihil.

Kemenhut menegaskan, pemantauan, patroli, dan pemeriksaan langsung atau groundcheck terus diperkuat, khususnya di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.

Pemerintah mengingatkan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit, bukan jumlah pasti kejadian kebakaran atau luas lahan terbakar. Setiap indikasi harus diverifikasi langsung untuk menentukan langkah penanganan.

Pengendalian karhutla dilakukan bersama Manggala Agni, BNPB, TNI, Polri, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, relawan, dan dunia usaha. Pemerintah juga menyiagakan 61 armada udara, terdiri atas 17 unit untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta 44 unit untuk water bombing.

Selain memantau titik panas, Kemenhut mengawasi kualitas udara berdasarkan konsentrasi PM2,5. Sejumlah wilayah di Sumatra, Kalimantan, Jawa, dan Papua masih mengalami kualitas udara tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Bahkan, beberapa bagian Kalimantan menunjukkan kategori berbahaya.

Masyarakat di wilayah terdampak diminta mengikuti informasi kualitas udara dan arahan pemerintah daerah. Jika kondisi memburuk, warga disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar.

Anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan atau penyakit kronis perlu mendapat perhatian khusus.

Kemenhut juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.[dit]