Ironi Kompleks Pemkab Bandung Barat: Kumuh dan Tak Terawat di Tengah Janji Prioritas Bupati
FAKTANASIONAL.NET – Kondisi Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat kini tengah menjadi sorotan tajam. Kawasan yang seharusnya menjadi pusat pelayanan publik tersebut dikeluhkan masyarakat karena terlihat kumuh, minim perawa…
Dengarkan Ringkasan
FAKTANASIONAL.NET – Kondisi Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat kini tengah menjadi sorotan tajam.
Kawasan yang seharusnya menjadi pusat pelayanan publik tersebut dikeluhkan masyarakat karena terlihat kumuh, minim perawatan, hingga munculnya tumpukan sampah di sejumlah sudut yang menimbulkan kesan layaknya Tempat Pembuangan Sampah (TPS).
Kritik pedas datang dari Ketua Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB), Yacub Anwar Lewi.
Ia menilai pembiaran sampah di lingkungan kantor pemerintahan telah mencoreng citra daerah.
“Pemkab Bandung Barat memiliki 21 dinas dan empat badan daerah. Masa dengan banyaknya dinas tidak mampu mengatasi permasalahan sampah di kantor Pemkab Bandung Barat,” ujar Yacub sebagaimana dikutip dari Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (26/3/2026).
Soroti Fasilitas Toilet yang "Jorok"
Menurut Yacub, kebersihan lingkungan kerja seharusnya menjadi cerminan kepedulian para pejabat.
Ia menyayangkan tidak adanya inisiatif dari tiap dinas untuk melakukan urunan demi membiayai tenaga kebersihan atau perawatan fasilitas secara mandiri jika anggaran rutin terkendala.
“Kalau kumuh, banyak sampah, kan tidak layak. Mau dikemanakan wajah Bandung Barat ini,” tanyanya retoris.
Kondisi ini diperparah dengan fasilitas sanitasi yang dianggap tidak higienis.
“Tapi sepertinya para dinas tidak berpikir ke sana karena tidak ada langkah untuk melakukan itu. Bahkan lihat saja, toilet-toiletnya kotor dan jorok. Apa tidak jijik dengan kondisi begitu,” ungkap Yacub.
Kontradiksi dengan Janji Bupati Jeje
Fakta di lapangan ini memicu tanda tanya besar lantaran bertolak belakang dengan visi Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail.
Sebelumnya, Jeje secara terbuka menyatakan bahwa pengelolaan sampah dan pelayanan kesehatan adalah skala prioritas pemerintah daerah pada tahun 2026.
Dalam pernyataan sebelumnya, Bupati Jeje menekankan bahwa layanan dasar masyarakat tidak boleh terhambat oleh alasan anggaran.
“Pelayanan kesehatan harus cepat, ramah, dan terjangkau. Itu kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Jeje.
Namun, dengan kondisi kantor bupati yang justru tampak tidak terurus, publik kini menanti aksi nyata pemerintah untuk menyelaraskan antara komitmen lisan dengan realitas kebersihan di lingkungan mereka sendiri.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
