Mendagri Sebut Bencana 2026 Terparah dalam Satu Dekade, Korban Jiwa Tembus Ribuan

FAKTANASIONAL.NET – Indonesia tengah menghadapi salah satu krisis kemanusiaan akibat bencana alam terdahsyat dalam sepuluh tahun terakhir.

Rentetan banjir bandang dan tanah longsor yang menyapu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat dilaporkan telah menelan ribuan korban jiwa serta melumpuhkan urat nadi logistik di ratusan desa.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa skala kerusakan dan jumlah korban kali ini melampaui siklus bencana tahunan yang biasa ditangani pemerintah.

Baca Juga: Kisah Para Dokter Diaspora dan Relawan PDIP Membantu Korban Bencana Sumatera

Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (18/2/2026).

"Di daerah-daerah yang umum ini hampir tidak pernah ada sekitar 10 tahun perjalanan seperti ini," ujar Tito merujuk pada kombinasi maut antara longsor dan banjir yang terjadi serentak di titik-titik vital.

Berdasarkan laporan terkini, dampak paling mematikan terkonsentrasi di tiga provinsi utama di Pulau Sumatera.

Pola bencana di wilayah-wilayah ini serupa: curah hujan ekstrem memicu longsor di pegunungan yang kemudian mengirimkan banjir besar ke daerah hilir.

Lumpuhnya sistem logistik pada fase awal tanggap darurat menjadi pelajaran pahit bagi pemerintah. Akibat terputusnya akses jalan, bantuan sempat tertahan sementara kebutuhan warga di pengungsian terus mendesak.

Sebagai langkah antisipasi jangka panjang, Mendagri menegaskan akan ada perubahan kebijakan dalam kesiapsiagaan bencana di tingkat daerah.

"Kami belajar dari kasus ini agar stok logistik selalu tersedia untuk tiga bulan," tegas Tito.

Kebijakan ini nantinya akan mewajibkan setiap daerah memiliki cadangan pangan dan kebutuhan dasar yang cukup untuk bertahan selama minimal 90 hari tanpa bergantung sepenuhnya pada kiriman pusat saat akses terputus.

Selain pemulihan fisik, pemerintah juga tengah menyiapkan langkah ekstrem bagi wilayah-wilayah yang secara geografis sudah tidak mungkin lagi ditempati atau bahkan hilang tersapu bencana.

Penataan ulang administrasi desa dan program relokasi masal kini sedang digodok untuk menjamin keselamatan warga di masa depan.

Bencana ini menjadi alarm keras bagi sistem mitigasi nasional, mengingat pola cuaca yang kian sulit diprediksi dan dampak kerusakan lingkungan yang memperparah risiko di wilayah pegunungan Sumatera.

Baca Juga: Tragedi Gajah Sumatera di Riau: Parlemen Desak Penggunaan Teknologi Pelacak