Mengapa MBG Terus Saja Dikritik?

FAKTANASIONAL.NET - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dikritisi masyarakat. Pada 17 Juni 2026, sekitar 1.500 mahasiswa di Jawa Timur menggelar demonstrasi di Surabaya, menuntut penghentian MBG.

Pada 20–22 Juli 2026 ada demo MBG di Jakarta. MBG disoroti massa bersama persoalan ekonomi dan isu hukum.

Mengapa MBG selalu menjadi objek demonstrasi?

Jawabannya tentu tidak sederhana.

MBG memiliki tujuan yang mudah dipahami: membantu pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Secara prinsip, tujuan tersebut sulit ditolak.

Tetapi kebijakan publik tidak cukup dinilai dari niat.

Kebijakan harus dinilai dari hasilnya.

Sebuah program dapat memiliki tujuan sangat baik, tetapi pelaksanaannya bisa saja menghadapi persoalan.

Pertanyaan kritisnya antara lain: apakah makanan benar-benar bergizi? Apakah distribusinya tepat sasaran? Apakah kualitas makanan terjamin? Apakah anggarannya efisien? Apakah pelaksanaannya tidak mengganggu program pendidikan atau kesehatan lain? Apakah daerah memiliki kemampuan mengelolanya?

Pertanyaan tersebut bukan berarti menolak MBG. Justru sebaliknya.

Jika masyarakat menginginkan MBG berhasil, masyarakat berhak mempertanyakan pelaksanaannya.

Di sinilah pemerintah seharusnya membedakan antara kritik terhadap tujuan program dan kritik terhadap pelaksanaan program.

Menolak semua kritik dengan mengatakan bahwa pengkritik tidak peduli terhadap gizi anak, adalah cara berpikir yang berbahaya.

Sebab seseorang dapat sangat peduli terhadap gizi anak tetapi sekaligus mempertanyakan cara pemerintah menggunakan anggaran.

Seseorang dapat mendukung pemberian makanan bergizi kepada siswa tetapi menolak apabila kualitas makanan buruk. Bahkan beracun.

Seseorang dapat mendukung program sosial tetapi meminta agar pelaksanaannya transparan.

Itu bukan kontradiksi. Justru itulah demokrasi.

Masalahnya, program pemerintah sering diperlakukan seperti produk politik.

Jika seseorang mendukung pemerintah, ia dianggap harus mendukung program. Jika seseorang mengkritik pemerintah, ia dianggap menolak semua program.

Padahal masyarakat tidak harus memilih antara "mendukung semuanya" atau "menolak semuanya".

Masyarakat dapat mengatakan: "Tujuannya bagus, tetapi pelaksanaannya perlu diperbaiki."

Kalimat sederhana tersebut seharusnya menjadi budaya baru dalam kritik kebijakan publik.

Pemerintah juga perlu membuka data. Berapa biaya sebenarnya? Berapa jumlah penerima? Berapa banyak dapur atau unit penyedia makanan? Berapa kasus makanan bermasalah? Berapa tingkat pemborosan?

Bagaimana pengawasan kualitas dilakukan? Berapa persen bahan pangan berasal dari petani, peternak, nelayan, atau produsen lokal?

Pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada perang komentar antara pendukung dan penentang pemerintah di media sosial.

Jika pemerintah memiliki data yang kuat, tunjukkan. Jika ada kelemahan, akui. Jika ada masalah, perbaiki. Tidak ada pemerintahan yang sempurna.

Tetapi masyarakat akan lebih mudah memaafkan kesalahan pemerintah jika pemerintah bersedia mengakuinya.

Sebaliknya, masyarakat dapat semakin curiga jika pemerintah selalu mengatakan bahwa programnya sukses sementara masyarakat di lapangan mengalami persoalan yang berbeda.

Kritik terhadap MBG juga harus dilakukan secara bertanggung jawab.

Jangan menyebarkan video makanan bermasalah tanpa mengetahui lokasi dan waktunya.

Jangan mengatakan seluruh program gagal hanya karena menemukan satu kasus.

Jangan pula menyebut semua kritik sebagai propaganda politik tanpa bukti.

Baik pemerintah maupun masyarakat harus menggunakan data.

Inilah bentuk kritik sosial yang dewasa.

Pemerintah boleh mengatakan bahwa MBG adalah program strategis.

Tetapi masyarakat berhak bertanya apakah program tersebut benar-benar strategis dalam praktiknya. Dan pemerintah harus menjawabnya.

Ada satu prinsip sederhana dalam pemerintahan demokratis:

Program yang menggunakan uang rakyat harus dapat diperiksa oleh rakyat.

Tidak boleh ada anggapan bahwa karena program tersebut merupakan program Presiden, masyarakat harus menerimanya tanpa pertanyaan.

Presiden dipilih untuk menjalankan pemerintahan, bukan untuk memperoleh kekuasaan tanpa pengawasan.

DPR memiliki fungsi pengawasan. Media memiliki fungsi kontrol sosial. Akademisi melakukan penelitian. Organisasi masyarakat melakukan advokasi. Dan masyarakat biasa menyampaikan pengalaman mereka.

Semua mekanisme tersebut seharusnya berjalan bersama.

Karena itu, demonstrasi mahasiswa yang mempersoalkan MBG tidak harus dipandang sebagai musuh program.

Pemerintah justru dapat menggunakan demonstrasi tersebut sebagai sumber pertanyaan:

Apa yang membuat anak muda menolak atau mempertanyakan program ini? Apakah persoalannya anggaran? Pelaksanaan? Prioritas? Kualitas? Atau komunikasi pemerintah?

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada memenangkan perdebatan di media sosial.

MBG pada akhirnya bukan milik pemerintah. Bukan pula milik Presiden.

Program itu menggunakan sumber daya negara dan ditujukan kepada masyarakat. Karena itu, keberhasilannya adalah kepentingan bersama.

Dan justru karena itulah kritik harus diperbolehkan. Sebab program yang tidak boleh dikritik bukanlah program yang kuat.

Program yang kuat adalah program yang mampu melewati kritik, pemeriksaan, evaluasi, dan akhirnya terbukti bermanfaat bagi rakyat. (*)