Organisasi Mahasiswa Cipayung Plus Kalbar Soroti Transparansi Anggaran Pro Liga

FAKTANASIONAL.NET - rganisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kalimantan Barat, yakni PMKRI, HMI, PMII, GMKI, HIKMABUDHI, IMM, dan KAMMI, menyoroti pelaksanaan Pro Liga di Kalimantan Barat periode 2024–2026. Mereka menilai ajang olahraga tersebut tidak lagi sekadar kegiatan olahraga, melainkan telah memunculkan persoalan tata kelola anggaran, arah kebijakan publik, hingga potensi konflik kepentingan.

Sikap itu disampaikan melalui pernyataan resmi, Jumat, (15/5/2026). Dalam pernyataannya, Cipayung Plus Kalbar mempertanyakan transparansi penyelenggaraan Pro Liga. Mereka menilai hingga kini publik belum memperoleh penjelasan terkait total anggaran, sumber pendanaan, maupun mekanisme pertanggungjawaban kegiatan tersebut.

“Publik tidak mendapatkan kejelasan mengenai total anggaran, sumber pendanaan, serta mekanisme pertanggungjawaban,” demikian isi pernyataan tersebut.

Baca Juga: Dinilai Kurang Transparan, Cipayung Plus Kalbar Desak BPK RI Audit Anggaran Pro Liga 2024-2026

Mereka meminta seluruh aspek pembiayaan Pro Liga dibuka secara menyeluruh kepada masyarakat. Menurut mereka, keterbukaan anggaran merupakan bagian dari hak publik untuk mengetahui penggunaan sumber daya yang dikelola pemerintah maupun pihak terkait.

Selain soal anggaran, Cipayung Plus juga menyoroti minimnya pelibatan organisasi olahraga daerah, komunitas lokal, serta atlet asal Kalimantan Barat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Mereka menilai Pro Liga berlangsung secara eksklusif dan belum memberi ruang partisipasi yang adil bagi elemen olahraga lokal.

“Pola penyelenggaraan yang tertutup dan elitis harus dihentikan,” tulis mereka.

Cipayung Plus Kalbar juga mengkritik prioritas penggunaan anggaran di tengah kondisi infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat yang dinilai masih bermasalah. Mereka menyinggung kondisi jalan rusak, keterbatasan layanan kesehatan, akses pendidikan yang belum merata, hingga persoalan keterisolasian wilayah pedalaman.

Menurut mereka, penyelenggaraan kegiatan berskala besar dengan anggaran signifikan menunjukkan ketidakpekaan terhadap kondisi sosial masyarakat.

Dalam pernyataan itu, mereka turut menyinggung dugaan kedekatan sejumlah pihak dalam kegiatan tersebut dengan aktivitas ilegal di sektor pertambangan. Mereka meminta adanya klarifikasi terbuka dan sikap tegas dari institusi negara agar bebas dari konflik kepentingan.

Cipayung Plus Kalbar juga menyoroti keterlibatan institusi kepolisian dalam rangkaian kegiatan Pro Liga. Mereka menilai fokus aparat penegak hukum seharusnya diarahkan pada penanganan persoalan seperti pertambangan tanpa izin, konflik agraria, narkotika, serta kejahatan lintas batas.

“Fokus pada kegiatan seremonial merupakan bentuk pergeseran prioritas,” tulis mereka.

Sebagai tindak lanjut, Cipayung Plus Kalbar mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran Pro Liga Kalimantan Barat periode 2024–2026.

Mereka meminta audit dilakukan secara independen dan hasilnya dibuka kepada publik guna menjamin transparansi serta mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Di sisi lain, mereka menilai Pro Liga belum memberikan dampak nyata terhadap masyarakat maupun ekonomi lokal. Minimnya akses publik, terbatasnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya pemberdayaan UMKM lokal menjadi sorotan dalam evaluasi mereka.

Cipayung Plus Kalbar menegaskan sikap tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral gerakan mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan dan kebijakan publik di Kalimantan Barat.

“Jika tuntutan ini tidak direspons secara serius, maka Cipayung Plus Kalimantan Barat siap mengambil langkah-langkah lanjutan sebagai bentuk tekanan demokratis,” demikian pernyataan mereka.

(Tim)