PBB Minta Indonesia Keluar dari Board of Peace, Francesca Albanese Soroti Risiko bagi Palestina

FAKTANASIONAL.NET - PBB meminta Indonesia meninjau kembali keikutsertaannya dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 

Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, menilai keterlibatan Indonesia berpotensi menimbulkan risiko terhadap perjuangan Palestina.

Albanese menyampaikan pandangan tersebut dalam wawancara dengan Reuters di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Ia menilai BoP memiliki pengaruh besar Amerika Serikat dan Israel, sementara keterwakilan Palestina dinilai belum memadai.

"Saya memahami niat baik (Indonesia). Saya tetap berpikir bahwa ini sangat berbahaya karena berisiko menormalisasi mekanisme yang sangat tidak normal," kata Albanese.

Trump mengumumkan pembentukan BoP pada Januari sebagai badan baru untuk menangani konflik global yang selama ini umumnya ditangani PBB.

Indonesia sebelumnya menyatakan akan menjadi anggota BoP dan berkomitmen mengirim pasukan ke Gaza sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional.

Namun, Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Kamis (22/10/2026) menyatakan pembahasan mengenai keterlibatan Indonesia dalam BoP masih ditangguhkan. Pernyataan tersebut mengulang posisi Indonesia sebelumnya.

Albanese menilai Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mendukung perjuangan Palestina. Karena itu, keputusan bergabung dengan BoP dinilai berisiko mengganggu hubungan dekat kedua pihak.

Sejumlah pakar hak asasi manusia juga mengkritik BoP karena tidak memiliki perwakilan Palestina, meskipun badan tersebut dirancang untuk mengawasi pemerintahan sementara di wilayah Palestina.

BoP membantah anggapan tersebut. Seorang pejabat badan itu menyatakan kepemimpinan dan kepemilikan Palestina tetap menjadi bagian utama proses.

Pemerintahan sipil dan pemulihan Gaza, menurut pejabat tersebut, dipimpin National Committee for the Administration of Gaza (NCAG). Komite itu terdiri dari profesional Palestina dari Gaza dan dipimpin mantan pejabat Otoritas Palestina, Ali Shaath.

Albanese menilai keberadaan pejabat Palestina belum cukup menjamin keterwakilan rakyat Palestina.

Indonesia yang mendukung solusi dua negara dan berulang kali mengecam kekerasan Israel juga menghadapi kritik domestik karena bersedia bergabung dengan BoP, yang turut melibatkan Israel.

Kantor Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan bahwa Prabowo berjanji akan keluar dari BoP jika keterlibatan Indonesia tidak memberikan manfaat bagi Palestina.

"Ini sangat berisiko dilakukan ketika aturan ditetapkan oleh Israel," ujar Albanese.

Ia merekomendasikan Indonesia bergabung dengan Hague Group, kelompok negara yang mencakup Afrika Selatan dan Malaysia. Kelompok tersebut berupaya menegakkan hukum serta proses internasional, termasuk melalui Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) terkait tindakan Israel.

Sementara itu, rencana Trump untuk Gaza masih mengalami kebuntuan. Gencatan senjata pada 2025 menghasilkan pembebasan sandera yang masih ditahan Hamas serta ratusan tahanan dan narapidana Palestina.

Namun, upaya melucuti Hamas dan memastikan penarikan pasukan Israel menghadapi hambatan. Pasukan Israel juga masih melakukan serangan hampir setiap hari di Gaza.[dit]