Pemprov DKI Bidik Jakarta Lebih Nyaman Lewat APBD 2026
JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, menyampaikan jawaban atas pandangan umum legislatif terkait Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 dan perubahan badan hukum PAM Jaya menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (P…
Dengarkan Ringkasan
JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, menyampaikan jawaban atas pandangan umum legislatif terkait Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 dan perubahan badan hukum PAM Jaya menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroda), dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (8/9/2025).
Rano menegaskan, APBD 2026 diarahkan untuk mendukung sejumlah program strategis, di antaranya ketahanan pangan, penanganan stunting, peningkatan kualitas pendidikan, pengelolaan transportasi publik, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta penanggulangan banjir.
Dalam bidang pangan, Pemprov DKI mengembangkan urban farming melalui 100 kampung mandiri berbasis RW, memanfaatkan platform digital untuk distribusi, hingga melanjutkan contract farming dengan berbagai daerah sejak 2022.
Sementara itu, penanganan stunting dilakukan lewat program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita, ibu hamil KEK, dan anak bergizi buruk berbasis data by name by address.
Di sektor pendidikan, Pemprov berkomitmen meningkatkan mutu dan akses melalui teknologi pembelajaran, perbaikan sarana, serta peningkatan kualitas tenaga pengajar.
Sedangkan untuk transportasi, langkah yang ditempuh antara lain rekayasa lalu lintas, sistem ganjil-genap, integrasi transportasi publik dengan park and ride, hingga penerapan AI dalam manajemen lalu lintas.
Rano juga menyoroti percepatan PTSL dan langkah mitigasi banjir melalui kesiapan pompa, pembangunan tanggul di Muara Angke-Pluit, serta normalisasi Kali Ciliwung.
Terkait transformasi PAM Jaya menjadi Perseroda, ia menegaskan tujuan perubahan ini adalah memperkuat tata kelola, memperluas layanan air bersih, serta memastikan tarif yang adil dan terjangkau.
“Prinsip pelayanan publik tetap menjadi prioritas, dengan mutu air sesuai standar kesehatan dan sistem pelayanan yang lebih responsif,” tutup Rano.[zul]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.