Pemprov DKI Raih WTP untuk Kedelapan Kalinya Berturut-turut

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Hasil ini merupakan untuk kedelapan kalinya Pemprov DKI meraih WTP secara berturut-turut

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak atas keberhasilan yang dicapai tersebut.

Ungkap terima kasih tersebut disampaikannya secara langsung saat memberi pengarahan kepada para pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta usai penerimaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024, di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, pada Senin (26/5/2025).

Gubernur Pramono mengatakan, perolehan opini WTP kedelapan ini mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada Tim WTP Provinsi DKI Jakarta, para kepala perangkat daerah, dan seluruh jajaran, termasuk para penyusun laporan keuangan, bendahara pengeluaran, serta pengurus barang, atas kerja keras dan koordinasi yang baik dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan bertanggung jawab,” ungkapnya.

Gubernur Pramono mengajak seluruh pihak memaknai perolehan opini WTP ini sebagai persembahan bagi warga Jakarta yang sebentar lagi akan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta.

Ia juga menginstruksikan agar tindak lanjut atas rekomendasi BPK diselesaikan tepat waktu.

“Pencapaian ini harus dijaga dengan kesungguhan untuk terus mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih, akuntabel, dan transparan," kata Gubernur Pramono.

Tugas kita selanjutnya adalah menindaklanjuti berbagai rekomendasi BPK secara tepat waktu, paling lambat dalam 60 hari ke depan. Saya minta seluruh perangkat daerah untuk bekerja cepat, terarah, dan penuh tanggung jawab sesuai rencana aksi yang telah disepakati,” ujarnya.

Ia meminta seluruh pihak memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti dengan serius. Ia juga berpesan agar temuan yang sama tidak terulang kembali di masa mendatang.

“Jadikan rekomendasi BPK sebagai pijakan untuk perbaikan yang berkelanjutan demi mewujudkan prinsip good governance dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan,” tambahnya.

Sementara itu, menyongsong usia Jakarta yang ke-500 tahun pada 2027 mendatang, Gubernur Pramono menginstruksikan seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta, BUMD, dan RSUD untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan serta aset daerah sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang optimal dan berkelanjutan.

“Saya menyadari, keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan keluarga Bapak/Ibu sekalian yang telah memberikan dukungan moral selama proses audit berlangsung. Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif, termasuk pengorbanan waktu dan tenaga yang patut kita apresiasi bersama,” pungkasnya.[zul]