Sinyal Bahaya Kedaulatan, Forsiber Desak Dasco "Bisiki" Prabowo Terkait Perjanjian RI-AS

FAKTANASIONAL.NET – Forum Sipil Bersuara (Forsiber) melontarkan desakan keras kepada Sufmi Dasco Ahmad untuk segera mengambil peran sebagai pengingat strategis bagi Presiden Prabowo Subianto.

Forsiber menilai, perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang tengah berjalan perlu ditinjau ulang secara total karena dianggap mengandung risiko yang melampaui urusan ekonomi semata.

Kelompok sipil ini menyoroti bahwa ketergantungan perdagangan ini berpotensi menjadi "pintu masuk" yang mengancam stabilitas nasional.

Forsiber secara spesifik menyasar Dasco mengingat posisinya sebagai orang kepercayaan sekaligus tokoh kunci di lingkaran dalam Presiden.

Baca Juga: Pasal Dan Risiko Paling Krusial Dalam Perjanjian Dagang Indonesia–As

Kedekatan politik yang dimiliki Wakil Ketua DPR RI tersebut dinilai menjadi saluran paling efektif untuk menyampaikan kritik yang mungkin tidak tersampaikan melalui jalur formal birokrasi.

"Posisi strategis dan kedekatan politik yang dimiliki Dasco memungkinkan beliau berbicara langsung dan jujur kepada Presiden. Saat ini, yang dibutuhkan bukan hanya dukungan, tetapi juga pengingat," tulis Forsiber dalam pernyataan resminya, Rabu (25/2/2026).

Isu utama yang diangkat Forsiber adalah kekhawatiran bahwa klausul dalam perjanjian dagang RI-AS tidak hanya mengatur soal lalu lintas barang dan tarif, tetapi sudah merambah ke ranah yang lebih sensitif.

"Perjanjian dagang tersebut bukan sekadar soal tarif, tapi juga menyentuh bahkan berpotensi mengancam kedaulatan dan ketahanan nasional di berbagai bidang," tegas mereka.

Forsiber berpendapat bahwa evaluasi ini justru sejalan dengan retorika kedaulatan ekonomi yang sering didengungkan Prabowo. Menurut mereka, keberanian untuk meninjau kembali kesepakatan internasional adalah bukti kematangan kepemimpinan, bukan sebuah langkah mundur.

Desakan ini muncul sebagai upaya preventif agar pemerintah tidak terjebak dalam komitmen jangka panjang yang merugikan rakyat.

Forsiber menekankan pentingnya Dasco untuk "berani bicara" meskipun hal itu berkaitan dengan kebijakan yang sudah berada di meja kerja Presiden.

"Meninjau ulang perjanjian bukan berarti mundur atau kehilangan wibawa. Justru itu menunjukkan sikap kepemimpinan yang matang dan berani mengevaluasi jika ada risiko jangka panjang," lanjut Forsiber.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Sufmi Dasco Ahmad maupun Istana Kepresidenan terkait tuntutan evaluasi perjanjian dagang tersebut.

Baca Juga: PKS Desak Pemerintah Tunda Perjanjian Dagang AS demi Kedaulatan Halal