Tim Advokasi Peduli Transportasi Publik Protes Keras! Tolak Kenaikan Tarif Transjabodetabek, Johan: Kita Laporin ke MA

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Tim Advokasi Peduli Transportasi Publik, Johan Imanuel, menyampaikan keberatan atas rencana kenaikan Tarif Transjabodetabek dan Transjakarta dalam waktu dekat.

"Kami akan sampaikan keberatan kenaikan tarif ke Mahkamah Agung Republik Indonesia," kata Johan dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Johan Imanuel bersama tiga rekannya sesama Tim Advokasi Peduli Transportasi Publik, yaitu Julius Simanjuntak, Jeremy Nathanael Hutapea dan Daniel Matasik mengaku sudah menyiapkan draf materi keberatan untuk secepatnya ke Mahkaham Agung melalui hak uji materiil.

Johan mengatakan tidak ada pilihan lain selain keberatan melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia.

"Tidak ada pilihan lain, kami sebagai advokat untuk menjaga hukum dan konstitusi memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan keberatan ini" ungkap Johan

Sebelum Tim Advokasi Transportasi Publik menyatakan fencana kenaikan tarif Transjabodetabek ingin dikemas oleh Gubernur DKI Jakarta kita sehubungan adanya kenaikan BBM dan dengan kenaikan BBM maka masyarakat meningkat untuk menggunakan transportasi umum.

"Hal ini tidak tepat. Justru kenaikan BBM memicu orang beralih ke kendaraan listrik karena faktanya kemacetan di Jakarta masih terjadi meskipun BBM naik," tukas Johan.

Johan pun meminta Gubernur DKI Jakarta jangan hanya melihat aspek politik dalam hal rencana kenaikan Transjabodetabek. Lihat juga aspek sosiologis, aspek filosofis, aspek konstitusional dan aspek hukum sebelum merealisasikan rencana kenaikan tarif.

"Di cek dan dianalisa dulu dong pak... Apakah sudah berdasarkan survei ke semua masyarakat. Jangan cuma ke beberapa kalangan, gitu loh," tukas Johan.

Johan meminta agar Gubernur DKI Jakarta memastikan dulu, apakah sudah tepat menaikkan tarif Transjakarta dan Transjabodetabek di saat harga BBM naik, dollar naik dan kebutuhan pokok juga naik?

"Kalau kami sih, minta sebaiknya batalkan aja tuh rencana kenaikan Tarif Transjabodetabek. Tidak tepat banget," ujar Johan.

Ia juga menyinggung aspek politik yang melatar belakangi kebijakan kenaikan tarif transjabodetabek dan Transjakarta. Terutama alasan APBD DKI Jakarta yang dipotong sehingga anggaran subsidi transportasi publik terpangkas.

"Di sini saya katakan, Pemprov DKI harus mendengarkan dan jangan mengabaikan suara Masyarakat demi pemenuhan aspek politik. Udah ketahuan kok, paling alasannya karena APBD DKI yang dipotong sehingga subsidi untuk Transjabodetabek menjadi besar. Nah, lagi-lagi jangan masyarakat menjadi memikul tanggungjawab pemerintah daerah yang mengelola subsidi atau APBD DKI Jakarta. Lebih tepat menambah armada bus pada saat jam sibuk. Seperti itu," tuntas Johan.