Tragedi Maut di Balik Makan Bergizi Gratis: Nyawa Melayang, Audit Keselamatan Mendesak!
FAKTANASIONAL.NET - Insiden tragis di Bekasi membuka sisi kelam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seorang pedagang tahu crispy yang tengah mencari nafkah tewas mengenaskan usai tertabrak kendaraan operasional dapur MBG. Korban meningga…
Dengarkan Ringkasan
FAKTANASIONAL.NET - Insiden tragis di Bekasi membuka sisi kelam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Seorang pedagang tahu crispy yang tengah mencari nafkah tewas mengenaskan usai tertabrak kendaraan operasional dapur MBG. Korban meninggalkan seorang istri dan balita, memicu sorotan tajam terkait standar keamanan distribusi logistik nasional ini.
Berdasarkan kritik tajam yang dilontarkan oleh Hamdi Putra dari Forum Sipil Bersuara (FORSIBER), kecelakaan maut ini bukanlah sekadar insiden lalu lintas biasa.
Peristiwa tersebut menjadi alarm bahaya atas ekspansi program pemerintah yang dinilai lebih mengutamakan pencapaian target politik dibandingkan jaminan keselamatan publik.
Kematian warga sipil ini menciptakan kontradiksi moral yang masif. Program yang dikampanyekan sebagai wujud kepedulian negara untuk pemenuhan gizi rakyat justru merenggut nyawa rakyat kecil.
Menurut catatan FORSIBER, tragedi Bekasi memperburuk rekam jejak MBG yang sebelumnya juga diwarnai kasus keracunan makanan di berbagai daerah.
Bahkan, publik sempat dikejutkan oleh kejadian serupa ketika armada operasional MBG menabrak sejumlah siswa di Jakarta Utara. Kala itu, rentetan insiden masih sekadar dianggap sebagai kelalaian individu dan masalah teknis.
Namun, dengan jatuhnya korban jiwa di Bekasi, narasi keberhasilan MBG mulai terkikis oleh ancaman nyata terhadap keamanan warga sekitar.
Hamdi Putra menegaskan pentingnya menyoroti potensi biaya sosial tersembunyi dari masifnya pergerakan ribuan armada distribusi di permukiman padat serta area sekolah.
FORSIBER mendesak pemerintah agar tidak hanya bersikap reaktif dengan memberikan santunan semata. Diperlukan tindakan preventif yang nyata melalui audit komprehensif terhadap seluruh elemen operasional.
Pemerintah dituntut segera mengevaluasi standar kualifikasi sopir, termasuk memberlakukan tes psikologis, pelatihan keselamatan berkendara, hingga pemeriksaan kesehatan rutin.
Jika sistem mitigasi bahaya ini tidak segera dibenahi secara struktural, ironi menyedihkan akan terus berulang. Program yang sejatinya bertujuan memberi makan rakyat justru berbalik menjadi ancaman mematikan di jalanan.[dit]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.