Budi mengimbau semua pihak yang dipanggil agar kooperatif dan terbuka dalam memberikan data transaksi, kontrak, serta alur anggaran terkait pengadaan.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut transformasi digital di sektor pendidikan. Jika terbukti merugikan negara, pejabat atau pihak swasta yang terlibat bisa dijerat Pasal suap dan gratifikasi.
Kejelasan hukum diharapkan menjaga integritas program digitalisasi sekolah dan riset di Indonesia.[dit]
KPK sebelumnya juga memeriksa anggota DPRD Kota Bengkulu dari PKB, Vinna Ledy Anggraheni, pada 4 dan 10 Agustus 2026. Setelah pemeriksaan pada 10 Agustus, penyidik menyita mobil milik Vinna di…
Namun, ia mengingatkan agar penyidik tidak menarik kesimpulan berdasarkan afiliasi politik. Keterlibatan seseorang harus dibuktikan secara individual. “Keterlibatan seseorang dalam perkara tidak dapat disimpulkan hanya karena hubungan politik atau kedekatan…
Pemerintah harus menjelaskan bagaimana fasilitas keselamatan pada gedung negara dirawat, siapa yang bertanggung jawab, kapan terakhir kali dilakukan pemeriksaan, dan apakah ada laporan sebelumnya mengenai kerusakan sistem tersebut. Sebab gedung…
Pengusutan ini merupakan pengembangan perkara yang bermula dari OTT KPK di Kabupaten Rejang Lebong pada 9 Maret 2026. Dalam operasi tersebut, KPK menetapkan lima tersangka, yakni Bupati Rejang Lebong Muhammad…
