Adanya tekanan asing yang mencoba mendikte standar atau mekanisme audit halal di dalam negeri dianggap sebagai bentuk intervensi yang tidak bisa diterima dan harus ditolak dengan tegas.
PKS mendesak DPR RI segera memanggil menteri terkait untuk memberikan klarifikasi mendalam mengenai poin-poin kesepakatan tersebut. Pemerintah diingatkan untuk tidak hanya terpaku pada angka transaksi atau tarif perdagangan semata.
Setiap kerja sama internasional wajib mengedepankan perlindungan terhadap identitas bangsa dan memastikan otoritas nasional tetap memiliki kendali penuh atas regulasi produk yang beredar di pasar domestik.[dit]
