FAKTANASIONAL.NET – Lambatnya proses administrasi pembebasan lahan untuk proyek National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) tahap dua dan tiga di kawasan Jalan Veteran memicu kekhawatiran.
Dilansir dari DutaTV pada 19/6/2026, Komisi III DPRD Kota Banjarmasin secara terbuka meragukan kapasitas pemerintah kota dalam merampungkan penyediaan lahan tersebut tepat waktu.
Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Ridho Akbar, menyoroti lambatnya progres hingga pertengahan tahun 2026.
Padahal, pihak legislatif telah menyetujui alokasi anggaran besar demi kelancaran proyek penanganan banjir tersebut.
Ridho menegaskan bahwa Balai Wilayah Sungai (BWS) tidak akan dapat memulai pengerjaan konstruksi fisik jika lahan belum sepenuhnya berstatus clear and clean.
Situasi ini berisiko tinggi mengingat batas akhir pemanfaatan dana pinjaman dari Bank Dunia akan jatuh pada Desember 2027.
“Kami melihat banyak kendala, terutama administrasi dan surat-menyurat lahan. Secara anggaran, DPRD sudah memberi dukungan penuh lewat APBD.
