Dengan biaya operasional yang lebih terukur, pemerintah optimistis kebijakan ini mampu memperkuat ketahanan pangan nasional secara signifikan.
Selain itu, langkah ini merupakan bentuk keberpihakan nyata dalam mendukung ekonomi maritim yang selama ini menjadi tulang punggung kesejahteraan masyarakat pesisir.
Presiden menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan sekadar bantuan teknis, melainkan investasi untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan nasional.
Dengan stabilitas harga energi, diharapkan para pelaku usaha di sektor perikanan dapat lebih leluasa mengembangkan usahanya, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan nelayan di seluruh penjuru Indonesia.
Melalui sinergi lintas kementerian ini, pemerintah berharap sektor kelautan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih tangguh dan berdaya saing di masa depan.[dit]
