Hingga saat ini, pemerintah berdalih bahwa impor dilakukan guna mendukung kebutuhan operasional Kopdes Merah Putih di berbagai daerah yang belum mampu dipenuhi oleh kapasitas produksi otomotif nasional.
Kekhawatiran utama ICW terletak pada indikasi selisih nilai transaksi yang cukup fantastis. Berdasarkan analisis data ekspor-impor, lembaga antikorupsi tersebut menemukan potensi kerugian atau rente dalam proyek pengadaan ini yang diperkirakan mencapai Rp4,86 triliun hingga Rp5,54 triliun.
Angka tersebut muncul dari perbandingan antara nilai pembelian kendaraan di tingkat produsen dengan nilai transaksi yang dilaporkan dalam proses pengadaan.
Menyikapi temuan ini, ICW mendesak pemerintah untuk segera membuka seluruh dokumen pengadaan kepada publik. Langkah ini dianggap krusial agar penggunaan anggaran dapat diawasi secara transparan.
Selain itu, ICW mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan menyeluruh guna memastikan tidak ada penyimpangan yang mencederai program pemberdayaan koperasi desa tersebut.
Transparansi menjadi kunci agar program yang diklaim untuk kemaslahatan masyarakat ini tetap berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku dan bebas dari praktik rente.[dit]
