Bagi UMKM, pembaruan data tersebut dinilai penting karena dapat menjadi dasar pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Sekretaris Kementerian UMKM, Loto Srinaita Ginting, mengatakan pemerintah membutuhkan data berkualitas untuk mengetahui kebutuhan pelaku usaha, mulai dari legalitas, pembiayaan, pelatihan hingga akses pasar.
“Kalau kita tahu di mana saja UMKM ini belum memiliki legalitas NIB, berarti kita sudah tahu dari hasil sensus, di daerah mana, berapa besar, sehingga kita bisa memetakannya,” ujar Loto.
Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah menghindari program yang salah sasaran sekaligus membuat intervensi kebijakan lebih presisi.
Pemerintah juga menyiapkan platform SAPA UMKM untuk melengkapi hasil sensus. Platform tersebut diharapkan dapat membantu mengintegrasikan data dan layanan UMKM, termasuk perkembangan akses pembiayaan, sertifikasi, pelatihan, serta kemitraan.
Dengan demikian, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi pijakan penting dalam memperbarui peta dunia usaha Indonesia. Bagi UMKM, hasil pendataan diharapkan dapat memastikan kebijakan pemerintah lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pelaku usaha, bukan menjadi instrumen untuk menetapkan maupun memungut pajak.[sel]
