Pengangguran Sarjana Tembus 1 Juta Orang, DPR Desak Pemerintah Lakukan Langkah Konkret

Data Sakernas BPS Mei 2026 mencatat pengangguran berlatar belakang sarjana mencapai 1.033.182 orang, memicu desakan DPR agar pemerintah memperkuat kebijakan link and match serta insentif proyek padat karya./Dok. Ist

FAKTANASIONAL.NET — Lonjakan angka pengangguran terdidik di Indonesia dinilai telah memasuki tahap yang mengkhawatirkan.

Pemerintah didesak untuk mengambil langkah strategis guna mengatasi persoalan struktural yang memicu tingginya jumlah lulusan perguruan tinggi yang belum terserap pasar kerja.

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran berlatar belakang sarjana telah menyentuh angka 1.033.182 orang.

Angka ini menyumbang sekitar 14,31 persen dari total 7,22 juta penganggur di tingkat nasional.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Zainul Munasichin, menilai kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan serius antara kualifikasi lulusan pendidikan tinggi dan ketersediaan lapangan kerja.

Baca Juga: Perluas Akses Pendidikan Tinggi, Kemdiktisaintek dan Komisi X DPR RI Salurkan Beasiswa KIP Kuliah di Sulawesi Selatan

“Pemerintah harus serius menangani persoalan pengangguran ini. Yang pertama tentu harus mendiagnosis faktor utama penyebab pengangguran, khususnya di kalangan sarjana,” ujar Zainul, Senin (10/8/2026).

Zainul menguraikan bahwa salah satu pemicu utama persoalan ini adalah ketidaksesuaian keterampilan (skill mismatch) antara kompetensi lulusan universitas dan kualifikasi yang dibutuhkan industri modern.

Di samping itu, laju pertumbuhan lulusan sarjana belum diimbangi oleh ekspansi lapangan kerja sektor formal yang memadai.

“Ekspansi jumlah lulusan sarjana harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja formal. Kalau tidak, kesenjangan antara jumlah pencari kerja dengan kesempatan kerja akan semakin besar,” ujarnya.

Sebagai solusi mendasar, Zainul mendorong penguatan sinergi antara perguruan tinggi dan dunia usaha melalui penyelarasan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan pasar.

Exit mobile version