“Pendataan dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran, sekaligus menghindari adanya data ganda maupun ketidaksesuaian kategori kerusakan,” ujarnya.
Organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memperkuat sinergi, khususnya dalam proses pendataan dan verifikasi rumah warga terdampak.
Kerjasama pendataan antara pemerintah daerah, BPBD, dan seluruh unsur terkait diperlukan agar proses tersebut dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Suharyanto meminta agar setiap kabupaten/kota terdampak segera membentuk satuan tugas (satgas) percepatan penanganan darurat.
Langkah ini mempercepat proses penanganan.
Dengan begitu koordinasi penanganan, termasuk pendataan kerusakan rumah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak, dapat dilakukan secara terpadu.
“Pendataan harus menjadi perhatian bersama. Kita ingin memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan sesuai dengan kondisi kerusakan rumahnya. Karena itu, sinergi seluruh unsur di daerah sangat penting agar proses ini berjalan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
BNPB dan pemda akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan penanganan pascagempa.
Hal ini termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta penyiapan solusi tempat tinggal bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan. (adm)
