Menurut Sriyanto, persoalan akses pertanian juga telah difasilitasi. Namun, permintaan warga tetap harus disesuaikan dengan aturan dan kondisi kawasan.
“Kita berpegang kepada hukum. Mereka menginginkan akses pertanian, sudah kita fasilitasi,” ujarnya.
Sriyanto menegaskan pembangunan tidak boleh mengabaikan fungsi lingkungan, termasuk kawasan aliran sungai.
“Kalau merusak, itu pelanggaran kita. Enggak boleh seperti itu. Yang penting kita semua untuk warga itu bermanfaat,” katanya.
Selain persoalan tanggul, Sriyanto menyebut terdapat jalan yang rusak akibat dilalui kendaraan proyek. Ia memastikan kerusakan tersebut akan diperbaiki oleh pihak yang bertanggung jawab.
“Dari awal kita sudah sepakat, mereka yang merusak itu tanggung jawab untuk memperbaiki,” ujarnya.
Progres 82 Persen, Manfaat Ekonomi Mulai Terasa
Sriyanto mengatakan progres keseluruhan pembangunan saat ini mencapai 82 persen. Pengerjaan sempat terkendala pasokan material, terutama besi dan semen.
“Memang kita kemarin ada beberapa kendala terkait masalah besi yang agak sulit kita cari di pasar. Semen juga hampir dua minggu kemarin volume yang kita butuhkan berkurang,” kata dia.
Ia memastikan kendala tersebut telah dicarikan solusi agar pekerjaan kembali sesuai target.
Di sisi lain, Sriyanto mengatakan pembangunan mitigasi juga mulai memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar.
Menurut perhitungannya, sekitar 1.091 orang telah terlibat atau terdampak langsung dari aktivitas program tersebut. Aktivitas ekonomi baru juga mulai tumbuh, seperti warung, penginapan dan rumah yang disewakan.
“Walaupun tidak bersamaan, ada satu orang mungkin kerja lagi empat orang, tapi kita hitung memang. Banyak warung-warung baru, tempat penginapan baru, rumah yang disewakan,” ujarnya.
Program juga disertai pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan wisata, budidaya lebah dan tanaman serai.
Dengan progres yang telah mencapai 82 persen, pekerjaan rumah pembangunan bukan hanya memastikan infrastruktur selesai, tetapi juga memastikan keberadaannya tidak memutus aktivitas masyarakat yang selama ini bergantung pada lahan di sekitar kawasan.
Pihak komite dan pemerintah desa kini mengarah pada solusi berupa akses khusus bagi petani, sehingga pembangunan mitigasi konflik gajah tetap berjalan tanpa mengorbankan aktivitas pertanian warga.
