Kemenhut menegaskan, pemantauan, patroli, dan pemeriksaan langsung atau groundcheck terus diperkuat, khususnya di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.
Pemerintah mengingatkan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit, bukan jumlah pasti kejadian kebakaran atau luas lahan terbakar. Setiap indikasi harus diverifikasi langsung untuk menentukan langkah penanganan.
Pengendalian karhutla dilakukan bersama Manggala Agni, BNPB, TNI, Polri, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, relawan, dan dunia usaha. Pemerintah juga menyiagakan 61 armada udara, terdiri atas 17 unit untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta 44 unit untuk water bombing.
Selain memantau titik panas, Kemenhut mengawasi kualitas udara berdasarkan konsentrasi PM2,5. Sejumlah wilayah di Sumatra, Kalimantan, Jawa, dan Papua masih mengalami kualitas udara tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Bahkan, beberapa bagian Kalimantan menunjukkan kategori berbahaya.
Masyarakat di wilayah terdampak diminta mengikuti informasi kualitas udara dan arahan pemerintah daerah. Jika kondisi memburuk, warga disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar.
Anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan atau penyakit kronis perlu mendapat perhatian khusus.
Kemenhut juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.[dit]
