Di Acara Hari Perhubungan Nasional 2024, Mendagri Sampaikan Pesan Penting dalam Pembangunan Sektor Transportasi

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) harus berkolaborasi dalam pembangunan sektor transportasi. Kedua pihak diharapkan memperkuat kerja sama dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara.

Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam  acara peringatan Hari Perhubungan Nasional 2024 yang di JIEXPO Kemayoran Convention Center Jakarta, Jumat (06/09/2024).

“Untuk bisa membangun sistem transportasi, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi penting, karena ada pembagian tugas. Untuk jalan nasional dibangun oleh APBN oleh Kementerian PUPR, jalan provinsi oleh APBD oleh provinsi [dengan pengawasan] gubernur, jalan kabupaten/kota untuk [diawasi] wali kota/bupati dengan APBD kabupaten/kota,” katanya.

Dia menegaskan, setiap tingkat pemerintahan baik di pusat maupun daerah memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Koordinasi menjadi kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur transportasi.

Kesamaan pandangan dan komitmen untuk kepentingan rakyat juga diperlukan dalam kolaborasi. Oleh karena itu, kepala daerah di semua tingkat harus peduli pada sektor yang berdampak banyak pada masyarakat tersebut.

“Saya melihat, sepertinya atensi untuk pembangunan [sistem transportasi] ini berbeda-beda antara kepala daerah,” tegasnya.

Pembangunan sistem transportasi di Indonesia juga perlu mempertimbangkan kondisi geografis sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Mendagri menjelaskan, faktor kepulauan ini otomatis memengaruhi sistem pembangunan transportasi. Moda transportasi udara di negara kepulauan menjadi penting, selain moda transportasi laut dan darat.

“Sehingga kalau saya berpendapat, moda transportasi utama untuk meng-connect nasional itu adalah untuk penumpang adalah udara, untuk barang adalah laut, dan kemudian moda transportasi darat ini sangat dipengaruhi faktor demografi,” tuturnya.

Selain itu, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia memiliki tantangan berbeda dengan Cina, India, dan Amerika Serikat yang memiliki moda transportasi berbasis jalur darat. Tiga negara berpenduduk besar itu moda transportasinya dibangun untuk menghubungkan seluruh daerah atau negara bagian.

“Cina adalah negara berbasis daratan, sehingga transportasi darat menjadi utama. India juga adalah negara berbasis daratan, otomatis fokus kepada transportasi darat sebagai moda transportasi utama. Yang ketiga adalah Amerika, US juga adalah negara berbasis daratan,” ujarnya.

Selain itu, Mendagri Tito juga menyampaikan bahwa pembangunan transportasi massal di daerah perkotaan merupakan kebutuhan mendesak demi menunjang mobilitas harian masyarakat.

Menurutnya, sistem transportasi massal yang efisien diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan menurunkan tingkat kemacetan.

"Nah, ini yang di kota-kota ini, katakanlah Jabodetabek, konsep prinsip pembangunan transportasi massal itu mandatory (keharusan), tidak bisa kita hindari," jelasnya

Mendagri menjelaskan bahwa kemacetan yang terjadi di kota-kota besar sering kali menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Karena itu, solusi mengatasi kemacetan seharusnya diambil lebih awal, sebelum mencapai tingkat yang merugikan.

Mendagri di akhir paparannya juga mengungkapkan bahwa prestasi pembangunan infrastruktur telah dicapai di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini terlihat seperti pada perbaikan jalan-jalan, tol, serta perbaikan moda transportasi massal di terminal, dermaga, dan bandara.

Meski begitu, masih banyak hal yang harus dikerjakan terkait perubahan pola pikir dan pengambilan kebijakan berkaitan dengan transportasi.

“Kita dalam mengambil kebijakan dalam praktik [dan] teorinya, terjadinya itu kebijakan dibuat atau aturan dibuat, satu untuk menyelesaikan problem yang sudah ada, atau yang kedua mengantisipasi problem yang diperkirakan akan terjadi,” tandasnya.[zlj]