“Program yang sudah sukses dilakukan Pak Ridwan Kamil di Bandung. Kalau di Bandung namanya PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan). Jadi ini prinsipnya beliau melakukan desentralisasi anggaran, setiap RW diberikan keleluasaan untuk menentukan langsung, diberikan anggaran apa yang perlu dibangun di wilayahnya masing-masing, yang pasti setiap wilayah kan beda-beda,” kata dia.
Program pemberian anggaran langsung ke tingkat RW diharapkan bisa mempercepat pembangunan di tingkat akar rumput. Menurut Juwanda, partisipasi publik akan meningkat karena warga ikut terlibat menyampaikan isu lokal.
“Proses pembangunan di bawah jadi lebih cepat, tak lagi berjenjang. Jadi untuk ini ada percepatan pembangunan kan di level bawah, enggak harus nunggu keputusan wali kota atau gubernur. Setiap RW bisa menentukan sendiri prioritas mereka,” ucapnya.
Berkaitan dengan kekhawatiran manipulasi anggaran dalam pelaksanaan program tersebut, Juwanda mengaku Ridwan Kamil dan Suswono sudah memikirkan hal tersebut. Salah satu yang akan diterapkan yakni digitalisasi anggaran.
“Kuncinya adalah digitalisasi dan transparansi. Kita kan sudah punya Jakarta Smart City, nah itu akan diberdayakan untuk membuat sistem bagaimana caranya, proses pengajuan, pelaksaan, sampai laporannya harus digital, dan transparan. Kalau sudah transparan, kesempatan korupsinya kecil,” tutur dia. [ald]
