“Kebijakan negara harus mampu menguatkan para pelaku usaha industri tekstil dan garmen dalam negeri agar kembali sehat,” ujar Puan.
Puan juga menekankan pentingnya pemerintah memberikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bagi para pekerja Sritex yang terkena PHK. JKP ini meliputi gaji, pesangon, hingga akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
“JKP ini harus menjadi perhatian utama karena ketidakpastian akan hak-hak tersebut bisa memperburuk kondisi ekonomi puluhan ribu karyawan Sritex beserta keluarganya,” terang Puan.
Puan mengingatkan bahwa PHK massal di Sritex tidak hanya berdampak pada pekerja dan keluarga mereka, tetapi juga berdampak pada perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi hak-hak pekerja dan mencegah terjadinya PHK massal.
“Kebijakan Pemerintah harus ramah terhadap para pekerja guna menghindari dampak ekonomi yang lebih luas serta menurunkan risiko pengangguran massal,” ucap Legislator dari dapil Jawa Tengah V itu.[zul]
