Fikri juga meminta agar BNPB lebih proaktif dalam menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Ia menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan menghadapi bencana.
“Kegiatan sosialisasi dan edukasi tanggap bencana sangat penting agar masyarakat lebih waspada terhadap potensi bencana, sehingga risiko dan korban jiwa dapat diminimalkan,” ungkapnya.
Selain memperkuat mitigasi bencana, Fikri juga mengusulkan revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana agar regulasi yang ada lebih relevan dengan tantangan penanggulangan bencana yang semakin kompleks.
“Revisi UU diperlukan agar regulasi dapat mengakomodasi kondisi dan kebutuhan penanggulangan bencana di masa kini dan masa depan,” tegasnya.
Fikri berharap langkah-langkah penguatan mitigasi bencana dapat segera direalisasikan, mengingat potensi bencana di Indonesia sangat besar. Proaktifitas pemerintah dalam membangun koordinasi antar-lembaga, sosialisasi kepada masyarakat, dan penyesuaian regulasi menjadi kunci utama untuk mengurangi dampak bencana di masa mendatang. [dnl]
