Komisi XIII DPR Dukung Pemulangan Mary Jane Veloso, Bukti Penghormatan HAM

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Keputusan Pemerintah Indonesia untuk memulangkan terpidana mati kasus narkotika asal Filipina, Mary Jane Veloso, mendapatkan dukungan penuh dari Komisi III DPR RI. Langkah ini dinilai sebagai wujud penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip hubungan antarbangsa.

"Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, Presiden Prabowo Subianto dengan bijak mempertimbangkan pemulangan Mary Jane," ujar anggota Komisi III DPR, Willy, Rabu (20/11/2024).

Sebagimana diketahui, Mary Jane Veloso ditangkap di Yogyakarta pada April 2010 karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin yang tersembunyi dalam kopernya.

Ia dijatuhi hukuman mati atas tuduhan penyelundupan narkoba, meski bersikeras bahwa barang tersebut dijahitkan ke kopernya tanpa sepengetahuannya.

Selama lebih dari satu dekade, Pemerintah Filipina terus melakukan diplomasi untuk mendapatkan grasi bagi Mary Jane. Upaya ini sempat menemui jalan buntu setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak pengajuan grasi pada masa pemerintahannya.

Namun, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, keputusan pemulangan Mary Jane akhirnya diambil. Mary Jane kini akan menjalani proses hukum di negaranya melalui mekanisme transfer tahanan (transfer prisoner), sebuah kebijakan yang diatur dalam United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Willy menyebut langkah ini sebagai bukti komitmen Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus penghormatan terhadap kedaulatan hukum Filipina.

"Keputusan ini menunjukkan penghargaan Presiden Prabowo terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, ini juga menjadi preseden yang baik untuk kerja sama internasional di masa depan," jelas Willy, Legislator dari Dapil Jawa Timur XI.

Ia menambahkan, keputusan pemulangan Mary Jane memberikan modal besar bagi Presiden Prabowo dalam membangun lobi internasional. Kasus ini telah lama menjadi perhatian dunia, terutama pegiat HAM yang menyoroti dugaan pelanggaran asas peradilan dalam proses hukum Mary Jane di Indonesia.

Willy juga menyatakan bahwa pemulangan Mary Jane akan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Filipina. "Ini akan menjadi preseden positif dalam kerja sama di bidang hukum dan HAM dengan Filipina maupun negara lain," ujarnya.

Menurutnya, kebijakan ini mencerminkan pendekatan Pemerintahan Prabowo yang mengutamakan diplomasi berbasis kemanusiaan.

Awal Baik Pemerintahan Prabowo di Kancah Internasional Keputusan ini diambil hanya sebulan setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Willy menilai langkah tersebut menjadi awal yang baik dalam membangun citra positif Indonesia di dunia internasional.

"Ini adalah titik cerah yang menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo siap menjadikan isu-isu HAM dan kerja sama internasional sebagai prioritas dalam agenda diplomatiknya," pungkas Willy.

Pemulangan Mary Jane Veloso diharapkan menjadi langkah strategis yang tidak hanya memperkuat hubungan bilateral tetapi juga menciptakan ruang dialog baru untuk membangun kerja sama yang lebih erat dalam penegakan hukum dan HAM.