JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad, menyambut baik keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, yang memilih bersikap hati-hati terkait rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, Menpan-RB telah mengambil langkah tepat dengan menunggu arahan Presiden dan Peraturan Presiden (Perpres).
“Menteri adalah pembantu presiden. Jangan sampai ada kebijakan menteri yang melampaui keputusan presiden,” ujar Gus Ali, sapaan akrab Ali Ahmad.
Gus Ali mengingatkan bahwa pada 2024, rencana pemindahan ASN ke IKN sempat dirancang untuk berlangsung dalam dua tahap, yakni pada Juli dan September. Namun, rencana tersebut batal terlaksana karena dinilai terlalu dipaksakan.
“Rencana saat itu terlalu memaksakan kehendak, dan risikonya sangat besar bagi kehidupan ASN,” tegasnya.
Ia memaparkan dua tantangan utama yang akan dihadapi ASN di ibu kota baru, yakni dampak pembangunan infrastruktur dan tantangan adaptasi sosial-budaya.
ASN yang pindah ke IKN harus berhadapan dengan kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya siap, mulai dari ketersediaan air, listrik, hingga akses publik seperti jalan, pasar, dan fasilitas lainnya.
“ASN yang sudah mapan di Jakarta bersama keluarganya tentu sulit untuk beradaptasi di lingkungan baru dengan budaya yang berbeda,” tambah Gus Ali.
Menurut Gus Ali, pemindahan ASN ke IKN tidak boleh hanya berdasarkan janji fasilitas, tetapi juga harus dilandasi semangat perjuangan. “ASN harus diberikan motivasi untuk menjadi pelopor sejarah bangsa di ibu kota baru ini,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah belajar dari pengalaman negara lain seperti Korea Selatan dan Myanmar, yang ibu kota barunya masih sepi penghuni akibat minimnya dukungan fasilitas dan akses strategis.
Lebih lanjut, Gus Ali memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana berkantor di IKN pada 2028 atau 2029 setelah infrastruktur politik di sana siap. “Ini adalah langkah yang visioner. Menteri-menteri juga harus berpikir lebih realistis,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa anggaran IKN dalam APBN 2025 masih minim, hanya Rp 6,3 triliun dari total Rp 400,3 triliun. “Dengan anggaran yang terbatas, diperlukan perencanaan yang matang dan realistis,” tandasnya.
Gus Ali berharap pemerintah dapat memastikan keberhasilan pemindahan ASN ke IKN dengan perencanaan yang matang, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan ASN dan menjadi kebanggaan nasional.[dnl]
