Said juga menyoroti adanya disparitas harga yang cukup besar antara LPG subsidi dan non-subsidi, yang membuka celah bagi praktik penimbunan dan pengoplosan.
“Tabung LPG subsidi diperjualbelikan bebas di pasaran bersamaan dengan LPG non-subsidi dengan selisih harga yang jauh. Akibatnya, banyak rumah tangga yang seharusnya tidak berhak tetap menggunakan LPG bersubsidi,” paparnya.
Ia menegaskan bahwa praktik oplosan ini turut berkontribusi terhadap berkurangnya kuota LPG 3 kg bagi rumah tangga miskin, sehingga distribusi subsidi menjadi semakin tidak tepat sasaran.
Banggar DPR meminta pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap pola distribusi LPG subsidi agar benar-benar tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat kecil yang berhak menerima manfaatnya.[dnl]
