Meski mengakui kompleks DPR/MPR RI di Jakarta sudah padat, Sudjatmiko berpendapat bahwa anggaran pembangunan gedung baru di IKN sebaiknya dialihkan untuk pembangunan infrastruktur yang langsung bermanfaat bagi masyarakat.
“Kalau dalam situasi normal di mana tidak ada efisiensi besar-besaran dari pemerintah silakan saja pembangunan gedung parlemen dan gedung lainnya di IKN digenjot. Tetapi kalau ada keterbatasan anggaran baiknya dibuat skala prioritas,” jelasnya.
Sudjatmiko juga mengkritik rencana Menteri PU yang akan mengubah desain gedung DPR di IKN dengan merujuk pada layanan pencarian digital seperti Google.
“Kalau mau mengubah desain ya baiknya konsultasi ke Setjen DPR atau anggota DPR sebagai user. Ini kok malah merujuk pada Google,” tegasnya.[zul]
