Perbedaan pandangan muncul antara Kejagung dan Bareskrim Polri yang tetap menganggap kasus ini sebagai pidana umum, setelah meminta keterangan dari BPK dan belum menemukan kerugian negara.
Empat tersangka dalam kasus ini adalah Kades dan Sekdes Kohod serta dua penerima kuasa berinisial SP dan CE.
Mereka dijerat Pasal 263, 264, 266 juncto Pasal 55-56 KUHP. Namun, Kejagung mendesak kasus ini diproses sebagai tipikor karena ada motif finansial di balik pemalsuan.[zul]
Namun, Anang menegaskan dokumen yang beredar tersebut bukan berita acara yang dibuat oleh tim 9. Ia juga menyebut sebagian informasi mengenai pihak pemberi uang yang tercantum dalam dokumen tersebut tidak…
“Sudah didalami. Didalami sudah, dan ditemukan cukup bukti menurut Tim 9 adanya tindak pidana pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan yang melibatkan di situ adanya salah satu kalau tidak salah…
Kuasa hukum Lodewyk, OC Kaligis, menyampaikan petitum tersebut dalam sidang pada Jumat (4/9/2026). “Pemohon memohon pada hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus dengan amar sebagai…
Sebelum pemanggilan terbaru, KPK telah memeriksa lima saksi pada Senin, 7 September 2026. Mereka ialah RTI selaku pejabat pembuat akta tanah, serta SS, AP, DJP, dan GA dari pihak swasta….
