Erick menegaskan bahwa meskipun ada stimulus diskon, kesehatan keuangan BUMN tetap menjadi prioritas. Tim Kementerian BUMN dan Kemenkeu tengah berdiskusi untuk memastikan agar kebijakan ini tidak merugikan perusahaan negara.
“Para wakil menteri BUMN sedang bahas detailnya. Kami ingin memastikan bahwa BUMN yang terlibat, seperti PT KAI, maskapai BUMN, dan BUJT, tidak terdampak serius dari segi cash flow. Top up dari Kemenkeu dibuat untuk meringankan beban,” urai Erick.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan total anggaran stimulus ekonomi Juni–Juli 2025 sebesar Rp 24,44 triliun, di mana Rp 23,59 triliun berasal dari APBN dan Rp 0,85 triliun dari sumber non-APBN.
Dana ini tidak hanya untuk diskon transportasi, tetapi juga mencakup insentif lain seperti program pariwisata daerah dan bantuan pelaku usaha kecil.
Erick menambahkan bahwa BUMN harus bersinergi dengan masyarakat dan pemerintah daerah untuk memaksimalkan manfaat stimulus.
Stimulus diskon transportasi ini diharapkan dapat menjadi katalisator pemulihan ekonomi, mendorong peningkatan konsumsi, serta memperkuat konektivitas antardaerah.
Dengan kebijakan yang tepat sasaran dan implementasi terkoordinasi, Pemerintah berharap arus mobilitas selama libur sekolah dapat terlayani baik tanpa memberatkan BUMN, sekaligus membuka peluang ekonomi baru di berbagai wilayah.[dit]
