Kedua Menlu menekankan pentingnya kedua pihak mengintensifkan dialog mengenai penegakan hukum transnasional, khususnya dalam konteks praktek bisnis yang semakin terintegrasi di era globalisasi.
Perdagangan barang antara kedua negara pada tahun 2024 menunjukkan pemulihan setelah pandemi, dengan komoditas unggulan Indonesia seperti batu bara, minyak sawit, dan karet menyuplai kebutuhan industri Jepang.
Sebaliknya, Jepang mengekspor barang-barang modal, mesin industri, dan komponen elektronik yang penting untuk modernisasi sektor manufaktur di Indonesia. Investasi Jepang di bidang infrastruktur hijau—termasuk proyek PLTP Muara Laboh—kian menguat di bawah payung Asia Zero Emission Community (AZEC).
Pembentukan joint task force antara pemerintah Indonesia dan Jepang untuk mengatasi hambatan implementasi proyek menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan energi terbarukan.
Menko Airlangga menambahkan bahwa Indonesia tertarik mempelajari pendekatan komprehensif Jepang dalam menghadapi kebijakan tarif Amerika Serikat.
“Pendekatan tarif yang berbasis comprehensive package sejalan dengan strategi Indonesia dalam menjajaki pembicaraan perdagangan bilateral dengan AS,” ujarnya.
Kedua negara sepakat menjaga ketahanan rantai pasok (supply chain resilience) di kawasan Asia-Pasifik agar terhindar dari disrupsi akibat gejolak geopolitik dan fluktuasi harga komoditas.
Dengan optimisme tinggi, Airlangga menegaskan kemitraan strategis Indonesia-Jepang tidak hanya sekadar angka perdagangan dan investasi, melainkan juga sumbangsih nyata terhadap stabilitas dan pertumbuhan kawasan Asia-Pasifik.
Turut mendampingi Menko Airlangga dalam pertemuan tersebut antara lain Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Priyo Pambudi, Duta Besar RI di Paris Mohamad Oemar, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto, serta Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Ferry Ardiyanto.
Mereka semua siap mengawal komitmen kedua negara untuk bergerak selaras dalam mewujudkan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.[dit]
