JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera melakukan evaluasi menyeluruh menyusul penangkapan tangan (OTT) yang menimpa sejumlah pejabat di Dinas PUPR Sumatera Utara dan PJN Wilayah 1 Sumut.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan langkah ini penting untuk menekan beban ekonomi berbiaya tinggi dan menjaga transparansi anggaran.
Menindaklanjuti OTT yang digelar KPK pada Kamis malam, 26 Juni 2025, Dody menyatakan bahwa seluruh jajaran dari eselon I hingga PPK akan dievaluasi secara internal pekan depan setelah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengutip pesan Prof Sumitro Djojohadikusumo bahwa tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) mengindikasikan inefisiensi pembiayaan pembangunan nasional.
Evaluasi mencakup penelusuran alur pengadaan, tata kelola lelang, dan pertanggungjawaban setiap pejabat. Dody menekankan bahwa tidak ada toleransi terhadap kebocoran anggaran.
