Ironisnya, alih-alih memperbaiki sistem distribusi dan memberantas mafia BBM, Pemprov Kalbar justru mengusulkan penambahan kuota solar subsidi.
Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, menyatakan bahwa permintaan tersebut didasarkan atas hasil rapat koordinasi lintas instansi pada awal Juli lalu.
“Keluhan sopir saat aksi unjuk rasa 26 Juni lalu adalah sulitnya mendapatkan solar dan harga yang tinggi. Mereka harus antre hingga menginap di SPBU. Setelah kami cek, ternyata kuota yang diberikan BPH Migas belum sesuai dengan permintaan awal,” kata Harisson usai rapat dengan Pertamina dan sejumlah pihak di Pontianak, Jumat (4/7/2025).
Kuota solar subsidi untuk Kalbar pada 2025 ditetapkan sebesar 429.459 kiloliter, namun distribusi faktualnya kerap bocor ke jalur ilegal.
Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK) Kalbar, M. Rifal, menilai langkah Pemprov meminta tambahan kuota tanpa upaya konkret menutup celah penyelewengan justru memperparah situasi.
“Logikanya sederhana. Kalau kebocoran tidak ditutup, berapa pun tambahan kuotanya tetap akan habis oleh mafia. Ini seperti menuang air ke ember bocor,” ujar Rifal, Senin (21/7/2025).
Ia mendesak agar aparat penegak hukum dan instansi terkait, termasuk Pertamina, segera bertindak mengawasi seluruh SPBU di Kalbar dan menindak oknum yang terlibat.
Rifal juga mengingatkan bahwa pengawasan distribusi BBM subsidi bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal keberpihakan.
“Negara harus hadir membela hak petani, nelayan, dan rakyat kecil, bukan jadi fasilitator mafia energi,” ujarnya.(FaktaKalbar)
