JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji 2023-2024 mengguncang organisasi Nahdlatul Ulama. KPK telah memanggil enam petinggi PBNU dan GP Ansor untuk diperiksa. Publik kini menunggu kejelasan siapa yang menjadi tersangka.
KH Abdul Muhaimin, A’wan PBNU, menegaskan bahwa KPK harus segera mengumumkan tersangka agar tidak menimbulkan spekulasi negatif. Ia mengingatkan bahwa yang terlibat hanyalah oknum, bukan organisasi secara keseluruhan.
FAKTANASIONAL.NET – Langkah Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan tajam. Di tengah temuan delapan celah korupsi oleh KPK,…
FAKTANASIONAL.NET – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membongkar modus tak lazim dalam pusaran korupsi kepala daerah. Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo, kini diduga kuat menjadikan sebuah surat pengunduran diri…
FAKTANASIONAL.NET – Kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, memasuki babak baru yang cukup mengejutkan. Penyidik KPK mulai mendalami dugaan adanya aliran dana “THR” yang mengalir…
