PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) digagas dengan niat mulia: memberi anak-anak gizi cukup, mengurangi stunting, dan menekan ketimpangan kesehatan. Lebih dari 80 juta penerima manfaat ditargetkan, dan lebih dari satu miliar porsi sudah disajikan dalam hitungan bulan.
Namun, niat baik ini justru berubah menjadi keresahan. Di berbagai daerah, ribuan anak mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program ini. Data resmi pemerintah menyebut sekitar 4.700 kasus, sementara pemantau independen melaporkan angka lebih tinggi, lebih dari 6.000 korban.
Terlepas dari perbedaan angka, satu hal jelas: ada masalah serius dalam keamanan pangan program berskala raksasa ini.
Mengapa Bisa Terjadi?
Menyajikan makanan bergizi dalam skala nasional bukan pekerjaan mudah. Ada tiga titik rawan yang bisa menjelaskan mengapa keracunan terjadi berulang:
1. Proses masak yang keliru. Beberapa dapur memasak terlalu pagi, lalu menyimpan makanan berjam-jam sebelum dibagikan. Makanan yang terlalu lama berada di suhu ruang menjadi tempat berkembang biak bakteri berbahaya.
2. Menu berisiko. Lauk berkuah santan, sayur mentah seperti timun, atau telur setengah matang mudah rusak bila tidak dikonsumsi segera. Menu ini seharusnya dihindari untuk distribusi massal.
3. Distribusi tanpa rantai dingin. Banyak makanan diangkut dengan kendaraan tanpa pendingin. Akibatnya, suhu makanan tidak terjaga. Padahal standar sederhana menyebut makanan panas harus tetap di atas 60 °C, dan makanan dingin di bawah 5 °C.
Selain itu, pengawasan pemerintah belum seragam. Ada dapur yang cukup disiplin dengan standar kebersihan, tetapi banyak yang masih mengandalkan cara tradisional tanpa catatan suhu atau prosedur higienis.
Dampak Lebih dari Sekadar Kesehatan
Keracunan massal bukan hanya soal sakit perut. Ada tiga dampak lanjutan yang patut dicermati:
– Kesehatan anak. Gejala muntah, diare, dan dehidrasi membuat anak kehilangan energi untuk belajar.
– Kepercayaan publik. Orangtua mulai khawatir membiarkan anak makan dari program ini. Di beberapa sekolah, distribusi bahkan dihentikan sementara.
– Legitimasi politik. Program unggulan yang semestinya meningkatkan kepercayaan pada pemerintah justru bisa menjadi bumerang bila dianggap tergesa-gesa tanpa kontrol.
Belajar dari Negara Lain
Banyak negara punya pengalaman panjang dalam program makan sekolah.
– Jepang sukses dengan sistem kyushoku: setiap sekolah punya dapur higienis dengan nutrisionis profesional, menu diaudit rutin.
– Korea Selatan menggunakan sistem digital untuk memantau rantai pasok dan suhu makanan.
– Finlandia menekankan bahan segar dengan menu sederhana, bukan pangan olahan berisiko tinggi.
