Aliran Dana Pemerasan
Para Kepala UPT menyepakati fee tersebut dan melaporkannya dengan kode bahasa “7 batang.” KPK menemukan sedikitnya tiga kali setoran dari Juni hingga November 2025, dengan total terkumpul Rp4,05 miliar dari janji Rp7 miliar. Gubernur Abdul Wahid diduga menerima Rp2,25 miliar yang disalurkan melalui Arief dan Dani. Dengan disitanya dokumen dan BBE, KPK semakin memperkuat bukti untuk membongkar aliran dana pemerasan yang merugikan anggaran daerah Riau.[dit]
Sementara gugatan kedua bernomor 135/Pid.Pra/2026/PN.JKT.SEL dengan termohon Jaksa Agung cq Jampidsus Kejaksaan Agung. Kedua perkara diperiksa hakim tunggal Richard Edwin Basoeki. Permohonan pertama berkaitan dengan penetapan Febrie sebagai tersangka dugaan…
Kasus ini telah disidik selama satu tahun. KPK menetapkan Anggota DPR RI Satori dan Heri Gunawan sebagai tersangka pada 7 Agustus 2025. Namun, hingga kini keduanya belum ditahan. KPK menduga…
Ia menjelaskan kewenangan KPK tetap berkaitan dengan penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Setelah proses telaah dilakukan, penanganan dapat melibatkan pihak lain, termasuk sektor swasta apabila diperlukan. Menurut Setyo, pengawasan…
“Kalau memang ada informasi, yang pertama pasti butuh informasi, masyarakat bisa memberikan informasi kepada KPK manakala ada dugaan atau indikasi penyalahgunaan distribusi bantuan dari mana pun yang harusnya ditujukan kepada…
