Oleh: Ir. R Haidar Alwi, MT. (Pemikir Bangsa, Dewan Pembina Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Institute Teknologi Bandung (ITB)
STABILITAS sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonominya, tetapi juga oleh kualitas institusi keamanannya.
Sejak Polri berdiri terpisah dari ABRI pada 1999, reformasi kepolisian menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa.
Berbagai pembaruan struktural telah dilakukan selama lebih dari dua puluh lima tahun. Namun, di balik semua capaian itu, ada satu fondasi yang menentukan apakah Polri dapat melangkah lebih jauh sebagai institusi modern: kultur.
Reformasi kultural Polri adalah investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia, warisan nilai yang akan menentukan arah negeri ini di generasi berikutnya.
Menurut Ir. R. Haidar Alwi, MT, Pendiri Haidar Alwi Care, Pendiri Haidar Alwi Institute, serta Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB,
Arah perubahan Polri harus dipahami secara utuh, bukan parsial. Haidar Alwi menegaskan bahwa perubahan kepolisian tidak boleh dipersempit hanya pada pergantian figur.
Perubahan dalam institusi sebesar Polri tidak lahir dari satu orang. Yang menentukan masa depan Polri adalah internalisasi nilai, disiplin, dan budaya pelayanan yang konsisten dari generasi ke generasi. Karena itu reformasi kultural jauh lebih penting daripada sekadar mengganti kepala.
Hal tersebut menjadi penanda bahwa pembahasan reformasi Polri bukanlah tentang siapa, tetapi tentang bagaimana Polri membangun dirinya dari dalam.
Reformasi Dua Dekade: Capaian Struktural dan Ruang Perbaikan Kultural
Untuk memahami kebutuhan reformasi kultural, publik perlu melihat terlebih dahulu capaian besar yang telah diraih Polri.
Dalam dua dekade terakhir, Polri menempuh banyak langkah penting: modernisasi layanan publik melalui PRESISI, digitalisasi administrasi kepolisian, peningkatan transparansi informasi, hingga perbaikan tata kelola yang signifikan.
Masyarakat kini lebih mudah membuat laporan, memantau aduan, dan mengakses data kepolisian secara terbuka. Ini adalah capaian yang menunjukkan bahwa reformasi struktural Polri memang bergerak.
Namun setelah perubahan struktural tersebut, pertanyaan berikutnya muncul: bagaimana dengan kultur?
Institusi sebesar Polri bergerak bukan hanya dengan aturan tertulis, tetapi juga dengan kebiasaan, nilai, dan mentalitas internal. Di sinilah sering muncul gap yang perlu dijembatani.
Beberapa wilayah masih menunjukkan pola pelayanan yang belum merata, kultur komando kadang mengalahkan pendekatan humanis, sementara indikator kinerja masih menitikberatkan angka tindakan, bukan kualitas relasi Polisi-masyarakat.
Fase ini adalah fase alami dalam pertumbuhan organisasi besar. Struktur bisa diperbaiki dengan regulasi, teknologi bisa dibeli, sistem bisa disempurnakan.
Tetapi kultur hanya dapat berubah apabila nilai-nilai baik ditanamkan, dijaga, dan diteladankan. Perubahan paling penting dalam institusi adalah perubahan yang tidak terlihat, tetapi dirasakan.
Dengan kata lain, capaian struktural adalah pondasi, tetapi masa depan ditentukan oleh nilai yang hidup di dalamnya.
Polmas: Jembatan Kepercayaan antara Polisi dan Masyarakat
Untuk menjawab kebutuhan kultural tersebut, Polri memiliki fondasi utama yang seharusnya menjadi pusat pembinaan nilai: Polmas atau Pemolisian Masyarakat.
Sebelum melihat lebih jauh, penting bagi publik memahami makna Polmas secara sederhana. Polmas adalah pendekatan yang menempatkan polisi dan masyarakat sebagai mitra.
