PP GPA: Sinergi Polri-Kemenkomdigi Harus Jadi Fondasi Kuat Lawan Sindikat Kejahatan Siber

FAKTANASIONAL.NET – Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) mendapat sambutan positif dari berbagai elemen masyarakat.

Kolaborasi ini dinilai sebagai jawaban konkret negara terhadap ancaman judi online dan penipuan digital yang kian masif.

Langkah Strategis Hadapi Kejahatan Terorganisir

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, mengapresiasi langkah tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mengamankan ruang siber.

Menurutnya, kompleksitas kejahatan digital saat ini sudah tidak mungkin lagi ditangani oleh satu lembaga saja.

“Kolaborasi ini harus menjadi fondasi dalam membangun sistem penegakan hukum digital yang kuat. Tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri, karena kejahatan siber bergerak sangat cepat dan terorganisir,” ujar Aminullah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/4/2026).

Ia menekankan bahwa kecepatan pergerakan sindikat siber menuntut adanya respons yang lebih lincah dan terintegrasi antara aparat penegak hukum dengan otoritas penyedia infrastruktur digital.

Efektivitas Penanganan di Luar Seremoni

Aminullah berharap nota kesepahaman tersebut segera diimplementasikan dalam aksi nyata di lapangan.

Ia mendorong agar Polri dan Kemenkomdigi tidak terjebak dalam formalitas administratif semata, mengingat kerugian masyarakat akibat kejahatan digital terus bertambah.

“Kami dari PP GPA mengapresiasi penuh kerja sama antara Polri dan Kemenkomdigi. Ini adalah langkah strategis yang sangat dibutuhkan di tengah meningkatnya kejahatan digital seperti penipuan dan judi online yang telah merugikan masyarakat luas,” tuturnya.

Keseimbangan Penindakan dan Edukasi

Selain pengejaran terhadap pelaku kejahatan, PP GPA juga menyoroti pentingnya aspek preventif.

Sinergi kedua lembaga ini diharapkan mampu melahirkan program edukasi yang masif agar masyarakat memiliki "literasi keamanan" yang mumpuni sehingga tidak mudah terjerat modus penipuan.

“Penegakan hukum harus diimbangi dengan edukasi. Masyarakat perlu dibekali pemahaman agar tidak menjadi korban kejahatan digital,” tegas Aminullah.

Menutup keterangannya, Aminullah kembali mengingatkan agar komitmen ini dijaga konsistensinya dalam jangka panjang demi menjamin keamanan publik di ruang digital.

“Harapan kami, kerja sama ini tidak berhenti pada seremoni semata, tetapi benar-benar dijalankan secara konkret dan berkelanjutan demi melindungi masyarakat di ruang digital,” pungkasnya.