JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, secara tajam menyoroti tantangan krusial pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ia menyebut masalah utama adalah melemahnya sistem pencegahan dan masih maraknya intervensi kekuasaan terhadap lembaga-lembaga negara yang seharusnya independen.
Pernyataan ini disampaikan Hasto saat membuka Seminar Nasional Refleksi Hari Anti Korupsi Sedunia di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Tema seminar yang diangkat pun bernada keras: “Antiklimaks Pemberantasan Korupsi dari Persoalan Norma hingga Dampak Ekologis: Korupsi dalam Bencana Alam.”Krisis Etika dan Bahaya Check and Balances”.
Hasto membangun argumennya dengan kilas balik sejarah, mengingatkan bahwa bangsa pernah dijauhkan dari nilai-nilai etika dan moral kebangsaan selama 32 tahun Orde Baru.
Kelahiran PDI Perjuangan, menurutnya, adalah bagian gerakan koreksi total terhadap sistem negara yang otoriter dan ekonomi yang menyuburkan NKK (Nepotisme, Kolusi, dan Korupsi)
Ia menegaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat akutnya masalah NKK dan kondisi pada masa itu aparat penegak hukum lain dikendalikan oleh penguasa.
“KPK dibentuk dalam suatu konsideran, bahwa ketika aparat penegak hukum masih dikuasai oleh penguasa, maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kewenangan yang besar,” kata Hasto.
Hasto lantas mengaitkan fenomena korupsi yang masif dengan krisis etika bangsa. Ia mengutip pemikir Steven Levitsky yang menggambarkan bagaimana rezim otoriter sering lahir dari krisis, yang berujung pada pemusatan kekuasaan di eksekutif.
“Pemberantasan korupsi saat ini terasa antiklimaks karena korupsi makin membesar, artinya nilai-nilai etika moral itu juga mulai menurun,” tegas Hasto.
Ia juga menegaskan larangan mutlak dalam demokrasi: intervensi kekuasaan. Prinsip check and balances tidak akan berjalan jika hal ini dilanggar.
