Langkah ini dinilai ganjil karena status perkara saat itu sudah P21, dan seharusnya aset tersebut diamankan untuk memulihkan kerugian negara yang mencapai belasan triliun rupiah.
SPKR mendesak agar KPK tidak tebang pilih dalam memeriksa oknum yang terlibat, termasuk dugaan peran mantan pejabat OJK.
Transparansi administratif sangat diperlukan agar aset negara tidak raib begitu saja akibat manipulasi prosedur yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.[dit]
Strategi mundur sebelum penangkapan dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan tertib tanpa kegaduhan. Sejauh ini, pihak Kejaksaan Agung RI belum memberikan tanggapan resmi meski telah dihubungi terkait isu pergantian posisi…
Perjalanan akademisnya berlanjut hingga meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Airlangga dengan disertasi yang berfokus pada penyitaan aset tindak pidana pencucian uang. Memulai pengabdian pada tahun 1996 di Kejaksaan…
Menanggapi spekulasi yang mengaitkan penjagaan tersebut dengan aksi penggeledahan oleh Polda Metro Jaya di sejumlah titik pada Rabu (8/7) malam, Kapuspen TNI memberikan klarifikasi tegas. Ia menyatakan bahwa tindakan Polri…
Di sisi lain, Polri melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) sebelumnya telah memperingatkan akan mengambil tindakan hukum sesuai Pasal…
