Fakta Nasional

Reformasi Bea Cukai: Strategi Menkeu Purbaya Amankan Ekonomi Nasional

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru saja melakukan langkah berani dengan merombak total struktur Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam pelantikan besar-besaran yang melibatkan puluhan pejabat tersebut, P…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Aditya Editor: Redaksi 📍 Nasional Friday, 30 January 2026 📖 1 menit
Reformasi Bea Cukai: Strategi Menkeu Purbaya Amankan Ekonomi Nasional
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) saat memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Pemerintah berkomitmen menempatkan perwakilan lintas sektor di PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) guna memastikan tata kelola yang transpara…

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru saja melakukan langkah berani dengan merombak total struktur Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Dalam pelantikan besar-besaran yang melibatkan puluhan pejabat tersebut, Purbaya memberikan peringatan keras mengenai peran vital institusi ini dalam menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global.

Purbaya menekankan bahwa kekuatan ekonomi Indonesia bertumpu pada tingginya permintaan dalam negeri. Namun, ia memperingatkan bahwa potensi besar ini akan hancur jika pasar dibanjiri barang selundupan.

Barang ilegal menciptakan kompetisi yang tidak adil bagi industri lokal, sehingga pengusaha nasional kehilangan ruang untuk tumbuh. Menkeu menegaskan bahwa pembiaran terhadap selundupan sama saja dengan menyerahkan pasar kita kepada pihak asing secara ilegal.

Selain isu pasar, Menkeu menyoroti risiko finansial jika pengawasan melemah. Penurunan pajak dan cukai akibat peredaran barang ilegal akan merugikan negara secara masif. Purbaya bahkan mengingatkan bahwa jika penerimaan terus merosot, institusi bisa kesulitan membiayai operasionalnya sendiri, termasuk gaji pegawai.

Oleh karena itu, perombakan ini bukan sekadar rotasi rutin, melainkan upaya pengetatan pengawasan di pelabuhan dan kantor pusat guna menutup celah keterlibatan oknum dalam pelanggaran.[dit]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK