TUDUHAN “antek asing” bukanlah jawaban atas kritik, melainkan cara termudah untuk membungkamnya.
Ia muncul bukan karena kritik yang salah, tetapi karena kekuasaan takut menghadapinya.
Ketika kritik dianggap sebagai ancaman, pengkritik tidak dijawab dengan argumen, melainkan dicap sebagai musuh.
Dalam logika seperti ini, kritik tidak lagi dianggap sebagai bagian dari demokrasi, melainkan seolah-olah infiltrasi.
Di sini tudingan Presiden Prabowo Subianto justru memunculkan pertanyaan yang lebih serius.
Jika pengkritik disebut “antek asing”, lalu disebut apa pemimpin yang kebijakan dan orientasinya selaras dengan kepentingan Amerika?
Kritik, betapapun kerasnya, adalah mekanisme koreksi. Ia tumbuh dari kepentingan publik, bukan dari pesanan negara lain.
Tetapi ketergantungan strategis, itu soal lain. Ketika arah pertahanan diselaraskan dengan kepentingan geopolitik negara adidaya, ketika doktrin keamanan disusun dengan kacamata Washington, ketika alutsista, pelatihan militer, dan kerangka kerja intelijen dirajut agar kompatibel dengan standar Amerika, maka hubungan itu tidak lagi sama dengan kerja yang setara.
Ia adalah asimetri. Dan asimetri yang diterima tanpa tawar-menawar kepentingan nasional adalah bentuk kepatuhan, bukan kemitraan.
Ironisnya lagi, tuduhan “antek asing” sering ditujukan kepada masyarakat sipil, akademisi, jurnalis, atau aktivis yang justru memperjuangkan kedaulatan dan kepentingan rakyat.
Mereka yang mempertanyakan kebijakan pemerintah, dicap tidak nasionalis.
