FAKTANASIONAL.NET, NASIONAL – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sejumlah mantan petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi jual beli gas PGN.
Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendalami kerja sama antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan PT Inti Alasindo Energy (IAE) yang berlangsung pada periode 2017 hingga 2021.
Saksi yang hadir memenuhi panggilan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, antara lain mantan Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik, eks Wakil Direktur Utama Pelindo Hambra, dan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro.
Baca Juga: Kejagung Usut Dugaan Penyalahgunaan Kuota di Holding BUMN Pupuk
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi kehadiran para saksi tersebut untuk memberikan keterangan lebih lanjut kepada penyidik.
“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama EMM selaku Dirut Pertamina periode 16 Maret 2017-20 April 2018, HAM selaku mantan Wadirut Pelindo, dan IAP selaku Sesmen BUMN periode 2013-2019,” ujar Budi Prasetyo
Pengembangan Penyidikan dan Saksi Lainnya
Penyidikan ini difokuskan pada proses administrasi dan transaksi dalam kerja sama jual beli gas yang diduga merugikan keuangan negara.
Selain tiga nama besar tersebut, KPK juga memanggil saksi lain yakni Linda Sunarti (mantan Dirut PT Pertagas Niaga), Erika Retnowati (Kepala BPH Migas), serta M Fanshurullah Asa (mantan Kepala BPH Migas).
Berdasarkan data KPK, kasus ini bermula ketika rencana pembelian gas dari PT IAE tidak tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT PGN Tahun 2017.
Meski tidak ada dalam rencana kerja resmi, PT PGN tetap menandatangani kerja sama dengan PT IAE pada November 2017 dan langsung membayarkan uang muka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat.
