Langkah ini merupakan bagian dari komitmen kementerian untuk menciptakan ekosistem penyelenggaraan haji yang bersih dari praktik korupsi. Integritas petugas di lapangan akan menjadi cerminan nama baik bangsa di mata dunia.
Guna memastikan pengawasan berjalan efektif, Menhaj membuka jalur komunikasi langsung bagi para petugas. Jika ditemukan adanya indikasi pungutan liar atau intimidasi dari oknum tertentu, petugas diminta untuk segera melaporkannya tanpa rasa takut.
Dengan sistem pengawasan yang ketat dan akuntabel, diharapkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini berjalan optimal, memberikan rasa aman, dan menjaga kesucian ibadah bagi ribuan jemaah asal Indonesia.[dit]
