“Penyelenggaraan FGD IDI bertujuan sebagai wadah untuk melakukan verifikasi data sekaligus menangkap informasi mengenai perkembangan demokrasi yang belum tercakup dalam surat kabar maupun dokumen resmi,” tuturnya.
Dengan melibatkan berbagai stakeholder yang kompeten, Pemprov Kalsel berharap hasil pengukuran IDI tahun 2026 ini memiliki kredibilitas tinggi.
Data yang akurat akan menjadi fondasi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik.
“Dengan demikian, pengukuran IDI Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan semakin mencerminkan kondisi demokrasi yang sesungguhnya serta dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat dan responsif,” pungkas Adi.
