Tantangan Produktivitas dan Kualitas Pelayanan
Meski memiliki potensi ekonomi yang besar, politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut memberikan catatan kritis mengenai implementasi di lapangan. Ia mengingatkan pemerintah agar fleksibilitas yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak menjadi celah menurunnya kualitas pelayanan masyarakat.
Anis menekankan pentingnya pengawasan dan pengaturan teknis yang transparan agar tidak terjadi perlambatan layanan publik selama masa WFA berlangsung. “Yang penting produktivitas ASN dan pelayanan publik tetap terjaga. Jangan sampai fleksibel, tapi pelayanan jadi lambat,” tegasnya.
Harapan pada Pengaturan Teknis
Melalui kebijakan ini, pemerintah diharapkan mampu mensinergikan tiga target utama secara bersamaan: kelonggaran bagi pegawai untuk beribadah, kelancaran arus lalu lintas mudik, serta optimalnya pelayanan publik. Jika dikelola dengan regulasi yang tepat, WFA Ramadan 2026 diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi daerah tanpa menimbulkan persoalan administratif baru di tingkat pusat maupun daerah.
Baca Juga: THR ASN, TNI, dan Polri 2026 Cair Pekan Depan: Anggaran Naik Menjadi Rp55 Triliun
