GAGALNYA “TEROBOSAN” BAHLIL
FAKTANASIONAL.NET - Pada pertengahan Februari lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa swasembada energi membutuhkan “terobosan” dan ketergantungan impor menunjukkan kegagalan. Namun kenyataannya, justru ia sendirilah yang mendorong impo…
Dengarkan Ringkasan
FAKTANASIONAL.NET - Pada pertengahan Februari lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa swasembada energi membutuhkan “terobosan” dan ketergantungan impor menunjukkan kegagalan.
Namun kenyataannya, justru ia sendirilah yang mendorong impor migas besar-besaran dari Amerika Serikat senilai USD 15 miliar per tahun. Bahkan, ide ini telah dilontarkan Bahlil sejak hampir satu tahun yang lalu.
Alih-alih mengurangi ketergantungan terhadap impor, kebijakan Bahlil malah memperkuatnya.
Swasembada energi seharusnya berarti Indonesia bisa memproduksi lebih banyak sendiri, menggunakan energi lebih efisien, dan mendiversifikasi sumber energi.
Mengalihkan pasokan dari satu negara ke negara lain bukan swasembada, hanya memindahkan ketergantungan.
Apalagi hampir setengah dari total impor migas Indonesia akan berasal dari AS, yang berlawanan dengan prinsip diversifikasi sumber dan meningkatkan risiko jika terjadi gangguan pasokan atau masalah geopolitik.
Dari sisi biaya, kebijakan ini juga kurang efisien. Selama ini Indonesia banyak mengimpor dari Singapura karena jaraknya dekat, ongkos pengiriman rendah, waktu pengiriman cepat, dan risiko logistik kecil.
Mengimpor dari AS menambah waktu pelayaran lebih dari 30 hari, ongkos angkut lebih tinggi, premi asuransi meningkat, dan kebutuhan modal kerja membengkak.
Perhitungan menunjukkan tambahan biaya logistik untuk minyak mentah dan BBM olahan bisa mencapai USD 460–770 juta per tahun, atau sekitar Rp 7,7–13 triliun.
Kesimpulannya, kebijakan impor migas ini bertentangan dengan pernyataan Bahlil sendiri tentang swasembada energi, meningkatkan risiko konsentrasi pasokan, dan menambah biaya besar bagi negara.
Jika diteruskan, langkah ini bukan “terobosan” untuk swasembada energi, tapi justru memperkuat ketergantungan Indonesia pada impor yang mahal dan berisiko tinggi.
Baca Juga: Hadapi Era Opini Digital, BUMN Wajib Bangun Sistem Intelligence Korporasi
Ditulis Oleh : HAMDI PUTRA Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.